Jakarta, Gesuri.id - Ruangan di Agenda 45, Tebet, Jakarta Selatan sore itu mendadak hening. Di balik temaram lampu, layar memutar visual pilu berdurasi 1 jam 29 menit. Film dokumenter bertajuk “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” garapan Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Jakarta Timur itu baru saja usai, namun amarah dan keprihatinan di dalam ruangan justru baru dimulai.
Film tersebut merekam dengan telanjang bagaimana tanah adat warga Papua direnggut paksa atas nama pembangunan.
Hadir sebagai pembicara, Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, Romy Jiwaperwira, tidak bisa menyembunyikan kegeramannya. Baginya, apa yang tersaji di layar adalah bukti nyata runtuhnya amanat konstitusi.
"Mengacu pada film dokumenter Pesta Babi, kita semua dapat merasakan bahwa negara telah gagal menjalankan amanat Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945," ujar Romy dengan nada getir.
Alumni Universitas Padjadjaran ini menegaskan, kritik ini harus menjadi otokritik bersama. Ia menilai, setiap proyek pembangunan beserta perencanaannya wajib menyelesaikan isu sosial masyarakat yang terdampak terlebih dahulu, bukan justru menggusurnya.
Dari dokumenter ini, lanjut Romy, publik disuguhkan potret buram manajemen tata ruang. Pembangunan selayaknya dikelola secara benar, tepat, dan akurat—bukan dilakukan secara serampangan.
"Saudara-saudara kita di Papua hanya menginginkan agar tanah, hutan, dan alam adat mereka tidak dirusak. Di sinilah relevansi pemikiran Marhaenisme terlihat gamblang: kepemimpinan negara kita hari ini tidak berpihak terhadap rakyat," tegasnya.
Sorotan tajam Romy mengarah langsung pada Proyek Strategis Nasional (PSN) di Bumi Cendrawasih. Berkedok program food estate, proyek ini dinilai nyata-nyata mencederai hak dan ruang hidup masyarakat adat. Ironisnya, sekitar 2,5 juta hektar lahan hutan kini telah dibabat habis.
"Ini jelas memperlihatkan bahwa kekuasaan di negara hari ini telah berpihak sepenuhnya kepada korporasi dan oligarki," pungkas Romy, menutup diskusinya sore itu dengan pesan menohok bagi para pemegang kebijakan.
