Jakarta, Gesuri.id — Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mengkritik kebijakan pemerintah yang melibat personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam program-program di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama mereka, salah satunya pada sektor pertanian.
Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menilai bahwa TNI dan Polri seharusnya tetap difokuskan pada fungsi utamanya, yakni menjaga pertahanan dan keamanan negara. Menurutnya, pemisahan peran sipil dan militer merupakan salah satu amanat penting dari Gerakan Reformasi.
Baca: Ini Resep Ganjar Pranowo Yang Selalu Fit dan Bugar
"Semangat reformasi saat itu mendorong dua lembaga tersebut untuk kembali ke fungsi utamanya. Pemikir di tubuh militer saat itu juga menyuarakan 'kembali ke barak'. TNI fokus pada bidang pertahanan, sedangkan Polri pada bidang keamanan," ujar Ganjar, Rabu (12/8).
Ganjar berpendapat, pelaksanaan program strategis seperti ketahanan pangan dan pengelolaan pertanian semestinya mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja dari kalangan sipil, khususnya para lulusan perguruan tinggi yang belum memiliki pekerjaan.
Ia menyoroti tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah melalui penyediaan lapangan kerja yang produktif.
"Berdasarkan data yang beredar, terdapat sekitar 1 juta lulusan sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, lapangan kerja sangat dibutuhkan oleh masyarakat," kata Ganjar.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Daripada melibatkan personel pertahanan dan keamanan dalam kegiatan bercocok tanam, Ganjar menyarankan pemerintah untuk menggaet para sarjana dan masyarakat produktif melalui skema padat karya di sektor pertanian.
"Dengan segala hormat, kembalikan konsentrasi TNI pada fungsi ketentaraan dan Polri pada fungsi keamanan. Sementara itu, masyarakat dan lulusan sarjana yang belum bekerja dapat diberdayakan untuk mengelola sektor pertanian melalui skema padat karya," pungkasnya.
