Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno mendorong kolaborasi yang lebih nyata antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dengan pemerintah kabupaten/kota.
Hal ini terkait dengan sebaran data penduduk miskin di daerah.
"Perlu kerja gotong royong antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Karena yang memiliki data langsung terkait dengan ini adalah pemerintah kabupaten/kota," ungkap Untari, Sabtu (26/7/2025).
BaCa: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
"Pemerintah provinsi mengkoordinir seluruh data yang ada. Jadi kita juga mendorong masing-masing pemerintah kabupaten/kota untuk bisa bersama-sama mengentaskan kemiskinan. Pemerintah provinsi melakukan intervensi, pemerintah kabupaten/kota mengambil yang pokok-pokok," lanjutnya.
BPS Jatim mencatat, secara persentase, penduduk miskin Jatim pada Maret 2025 tercatat sebesar 9,50 persen. Angka tersebut menurun 0,06 persen poin terhadap September 2024.
Adapun jumlah penduduk miskin di Jatim pada Maret 2025 mencapai 3,876 juta jiwa. Dibandingkan September 2024, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 17,94 ribu orang. Meski menurun, jumlah penduduk miskin Jatim masih jadi yang terbanyak di Indonesia.
Urutan kedua dan ketiga provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak masing-masing diduduki Jawa Barat (Jabar) dengan 3,654 juta jiwa penduduk miskin, dan Jawa Tengah (Jateng) dengan 3,366 juta jiwa penduduk miskin.
Kondisi Jatim tidak lebih baik dari Jabar. Padahal, jumlah penduduk Jatim lebih sedikit dari Jabar, mengingat Jabar merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.
"Jadi ini kalau kita bisa menganalisa bahwa kenapa penduduk Jawa Barat jumlahnya lebih besar tapi kemiskinannya lebih sedikit karena Jawa Barat ini kesempatan kerjanya lebih luas," papar politisi PDI Perjuangan ini.
BaCa: Teknologi Kian Gerus Dunia Pekerjaan
"Artinya banyak perusahaan-perusahaan besar ada di sana, sehingga bisa juga menampung tenaga-tenaga kerja di daerah seputar situ. Sehingga menyebabkan banyak masyarakat mendapatkan pendapatan, dari pendapatan itulah mereka bisa hidup," urai Untari.
Lebih lanjut, Untari menegaskan, Fraksi PDIP dan Komisi E terus mendorong Pemprov Jatim untuk memprioritaskan alokasi bantuan produktif bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah. Khususnya yang ada pada desil 1 sampai dasil 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Desil 1-2 itu di kemiskinan ekstrem yang kemarin masih ada 800 ribu orang. Nah di antara 3,876 juta pendidik miskin atau 9,50 persen itu, upaya-upaya kita adalah dengan meluaskan bantuan permodalan, kemudian beasiswa kepada anak-anak siswa miskin. Sehingga ibunya bisa mendapatkan permodalan, anaknya dibantu beasiswa. Ini akan bisa mengurangi jumlah besarnya masyarakat yang miskin," tandasnya.
