Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti meningkatnya angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi yang telah menembus 1,01 juta orang per Februari 2025.
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pendidikan, kebijakan ketenagakerjaan, serta arah pembangunan ekonomi nasional.
“Kita sedang menghadapi tantangan besar. Lebih dari sejuta sarjana belum mendapatkan pekerjaan. Ini menjadi indikator bahwa dunia pendidikan dan pasar kerja belum berjalan seirama dengan kebutuhan industri,” ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (11/7/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total angka pengangguran nasional pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta jiwa.
Komposisi terbanyak berasal dari lulusan pendidikan dasar dan menengah pertama sebanyak 2,42 juta orang, diikuti lulusan SMA sebanyak 2,04 juta orang.
Selanjutnya, lulusan SMK menyumbang 1,63 juta pengangguran, lulusan universitas sebanyak 1,01 juta, dan lulusan diploma sekitar 177.390 orang.
Melihat tren tersebut, Puan menilai perlu adanya pembenahan secara menyeluruh, khususnya pada pendidikan tinggi dan kejuruan.
Ia menekankan bahwa perguruan tinggi dan SMK seharusnya menjadi bagian dari ekosistem produktif, bukan sekadar mencetak lulusan tanpa arah pasar kerja yang jelas.
“Sudah saatnya kampus dan SMK dirancang untuk menjawab tantangan lima sampai sepuluh tahun ke depan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Puan mengusulkan pembentukan Pusat Pengembangan Keterampilan Nasional di berbagai wilayah strategis.
Pusat ini difokuskan pada pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling), terutama dalam sektor digital, pertanian modern, logistik, serta energi terbarukan.
“Kita butuh pusat pelatihan berbasis industri yang adaptif dan responsif terhadap dinamika zaman,” tambahnya.
Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya perluasan sektor produktif serta investasi di bidang industri padat karya, ekonomi hijau, dan digital.
Ia menyarankan agar kebijakan fiskal dan regulasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor formal yang berkelanjutan.
Ia juga mengusulkan pembentukan platform digital lintas kementerian yang terintegrasi. Platform ini nantinya akan memetakan kebutuhan tenaga kerja secara sektoral dan dinamis. Kementerian yang dilibatkan di antaranya adalah Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, Kemendikbudristek, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Investasi/BKPM.
“Platform digital ini harus bisa mempertemukan lulusan dengan pelatihan yang tepat serta membuka akses informasi terhadap proyeksi pekerjaan masa depan,” terang Puan.
Menurutnya, selama lembaga pemerintah masih bekerja secara terpisah-pisah, permasalahan pengangguran tidak akan pernah selesai. Ia menegaskan perlunya sinergi lintas sektor.
“Yang kita butuhkan adalah koordinasi menyeluruh, bukan solusi yang terfragmentasi,” ujarnya.
Puan menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa tingginya angka pengangguran lulusan sarjana menjadi cerminan mandeknya perencanaan pembangunan manusia.
Jika tidak ditangani serius, bonus demografi yang dimiliki Indonesia berisiko berubah menjadi beban sosial dan ekonomi.
“Negara harus hadir tak hanya dalam pertumbuhan angka ekonomi, tapi juga dalam menyediakan pekerjaan yang layak, berkelanjutan, dan berkualitas bagi seluruh rakyat,” pungkasnya.
