Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, kembali melontarkan kritik konstruktif terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Kritik tersebut disampaikan lewat akun Instagram pribadinya, menyusul rilis Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri mengenai realisasi pendapatan dan belanja daerah Jawa Barat semester pertama tahun 2025.
“Realisasi pendapatan daerah Jawa Barat per semester pertama 2025 hanya mencapai 41,2 persen, tertinggal dari Yogyakarta (45,7 persen) dan NTB (47,1 persen),” tulis Ono dalam unggahan akun @ono_surono, Rabu (9/7/2025).
Tak hanya pendapatan, realisasi belanja daerah pun menjadi sorotan. Menurut Ono, belanja Pemprov Jabar stagnan di angka 37,8 persen, menunjukkan potensi rendahnya serapan program strategis.
“Menandakan potensi rendahnya serapan program strategis daerah,” imbuhnya.
Ono pun menegaskan pentingnya fokus kerja pemerintah daerah pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
“Kita perlu jujur melihat fakta. Ini bukan sekadar urusan anggaran, tapi menyangkut pelayanan publik, pengurangan pengangguran, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan modern harus berbasis kolaborasi, bukan gaya “one man show”, serta menuntut keterlibatan semua pihak dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Era saat ini menuntut kepemimpinan berbasis teamwork, bukan one man show. Kapasitas Gubernur tidak diragukan, tetapi harus dibarengi dengan pelibatan OPD, wakil gubernur, mitra DPRD, dan stakeholder lainnya secara intensif,” ucap Ono.
Lebih lanjut, Ono menyatakan bahwa DPRD siap mendukung langkah-langkah korektif Pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun tidak akan tinggal diam jika tren kinerja buruk dibiarkan.
“Kami siap mendukung jika ada langkah korektif. DPRD bukan lawan, tapi mitra konstitusional Gubernur. Namun kami juga tidak bisa tinggal diam bila tren ini dibiarkan tanpa koreksi,” ujarnya.
“Rakyat Jawa Barat menaruh harapan besar. Kita semua bertanggung jawab menjawabnya dengan kerja, data, dan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan,” tambah Ono.
Dalam unggahannya, Ono juga menyertakan tiga poin catatan dari DPRD Jabar yang diberi tajuk “Evaluasi kinerja KDM: Demi Masa Depan Jawa Barat yang Lebih Baik”, yakni:
* Belanja harus produktif – Fokus ke sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata desa.
* Anggaran harus menyentuh rakyat – Prioritaskan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
* Kurangi seremoni dan pencitraan – Tingkatkan program nyata dan jangka panjang.
“Kritik ini bukan untuk menjatuhkan. Kita ingin Pemprov Jabar bangkit bersama rakyat. Ayo koreksi dan perbaiki bersama,” pungkasnya
