Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sarifah Ainun Jariyah, secara resmi meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kematian tidak wajar seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berinisial ADP.
Korban ditemukan tewas di sebuah indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dengan kondisi wajah terbungkus lakban pada 8 Juli 2025 lalu.
"Atas nama Komisi I DPR RI, saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya salah satu diplomat muda kita, ADP, dalam kondisi yang sangat mencurigakan. Sebagai wakil rakyat yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi, kami mendesak kepolisian untuk segera mengungkap kasus ini secara tuntas dan transparan," kata Sarifah, Kamis (10/7).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa autopsi forensik menyeluruh sangat penting untuk menentukan penyebab kematian. Ia juga menyoroti perlunya penggalian mendalam terhadap kemungkinan motif pembunuhan dan meminta objektivitas penuh dalam proses penegakan hukum, tanpa terpengaruh spekulasi publik.
"Kami meminta Polri untuk mempercepat proses visum et repertum, mengoptimalkan pemeriksaan TKP dan analisis forensik digital, melakukan koordinasi intensif dengan Kemlu sebagai institusi korban, dan memberikan update berkala kepada publik untuk mencegah disinformasi," ucapnya.
Sarifah mengingatkan bahwa kasus ini mengandung sensitivitas tinggi, mengingat ADP merupakan diplomat yang sedang dalam proses penugasan ke Finlandia dan dikenal aktif menangani isu perlindungan WNI, termasuk kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Korban diplomat Kemenlu meninggal itu harus segera dicari sebabnya dibunuh atau enggak, kan, belum tahu, ya, tetapi indikasinya pembunuhan. Diharapkan aparat kepolisian segera menemukan akibat kematian dan juga bila ada indikasi dibunuh segera temukan pelaku dan motifnya jangan sampai ada isu yg beredar di luar terkait dengan korban yang vokal tentang perlindungan WNI dan TPPO. Polisi harus segera mengungkap perkara ini dan sesuaikan dengan peraturan yang ada," ujarnya.
Komisi I DPR RI, lanjutnya, akan terus memantau proses pengusutan kasus ini bersama pihak kepolisian dan Kemenlu.
Sarifah juga mendorong Kementerian Luar Negeri agar memberikan perlindungan maksimal serta dukungan finansial bagi keluarga korban.
"Kami meminta semua pihak menghormati proses hukum dan tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi," tegasnya.
Sebagai informasi, korban ADP (39) merupakan staf Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri yang dikenal vokal dalam penanganan kasus TPPO.
Ia direncanakan akan bertugas ke Finlandia pada akhir Juli 2025. Kasus kematiannya menimbulkan keprihatinan luas dan sorotan terhadap perlindungan keselamatan aparatur negara yang menangani isu-isu sensitif.
