Jakarta, Gesuri.id - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan tak akan kompromi dan tak memberi ruang untuk tindakan premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas).
Kasus premanisme berkedok Ormas yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia langsung disikapi Pemprov Bali termasuk GRIB Jaya.
Koster menyerukan agar warga aktif melaporkan kepada aparat keamanan jika menemukan praktik-praktik premanisme, pungli, intimidasi, dan kekerasan yang meresahkan. Kepada aparat keamanan TNI, Polri, Kejaksaan, pecalang dan instansi keamanan lainnya, Koster meminta agar bersinergi memberantas tindakan premanisme di Bali.
"Jangan terlalu toleran dan kompromistis terhadap pelanggaran. Kalau dibiarkan, yang kecil akan jadi besar dan tak terkendali. Saya ajak masyarakat aktif melaporkan segala bentuk pelanggaran hukum di wilayahnya masing-masing," kata Koster di Denpasar, Sabtu (10/5).
Koster melontarkan pernyataan keras dan lugas terkait penindakan premanisme yang masih kerap meresahkan di berbagai daerah di Bali, termasuk Bangli. "Bali tidak boleh tunduk pada premanisme. Jangan biarkan Bangli, apalagi Bali, dipermainkan oleh mereka. Ini bukan kompromi. Ini tindakan tegas," jelas Koster.
Ia menyebut keberadaan ormas dan kelompok-kelompok yang bertindak di luar hukum telah merusak nilai budaya Bali dan mengancam tatanan sosial masyarakat. Lebih dari itu, ia menilai premanisme merusak citra Bali sebagai destinasi pariwisata yang damai dan beradab.
"Premanisme bukan budaya Bali! Jangan tunggu membesar. Bila dibiarkan, dia akan merusak tatanan, melemahkan wibawa hukum, dan mencoreng citra pariwisata kita," ungkap Koster.
Koster menginstruksikan aparat keamanan, baik TNI, Polri, maupun pecalang untuk bersinergi memberantas praktik-praktik premanisme, pungli, intimidasi, dan kekerasan yang meresahkan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa keamanan adalah fondasi utama untuk menarik investasi dan wisatawan, serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan damai.
Sikap tegas ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan menjadi sinyal kuat bahwa Bali, khususnya Bangli, akan terus bergerak maju tanpa memberi ruang bagi tindakan-tindakan yang mengancam nilai budaya dan keamanan publik.
Langkah ini sejalan dengan prioritas pembangunan bidang keenam Bali Era Baru: “Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali”. Transformasi digital diimbangi dengan penguatan hukum dan budaya untuk menciptakan ruang hidup yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat serta wisatawan.
“Bali harus jadi contoh. Aman, tertib, dan bebas dari preman. Hanya dengan itulah pembangunan bisa tumbuh, dan rakyat bisa sejahtera,” ujar Koster.
Adapun deklarasi massal tolak GRIB di Bali akan digelar pada Senin, 12 Mei 2025. Seluruh unsur akan dilibatkan adalah acara ini seperti Kejaksaan, TNI, Polri, Pecalang, dan seluruh unsur lainnya yang akan menolak kehadiran GRIB di Bali.
