Jakarta, Gesuri.id - Gubernur Bali Wayan Koster mengungkap sekitar 300.000 anak telantar di Bali belum terdokumentasi dalam administrasi kependudukan.
Koster mengatakan persoalan tersebut akan ditangani melalui pendataan berbasis desa dan desa adat. Data itu nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem agar keberadaan dan kebutuhan anak-anak tersebut dapat dipantau.
"Kami akan kejar dengan pendekatan berbasis desa dan desa adat supaya terjangkau semua. Lalu membuat database dan masuk sistem agar tertangani dengan baik," kata Koster dalam keterangannya, dikutip Sabtu (19/9/2036).
Pada Jumat (18/9/2026) kemarin, Koster menyerahkan dokumen kependudukan bagi anak telantar di Kota Denpasar.
Sebanyak 30 anak telantar dari sejumlah wilayah di Bali menerima dokumen kependudukan berupa Kartu Identitas Anak (KIA) dan surat keterangan.
Koster mengatakan pemenuhan dokumen kependudukan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga.
Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan bupati dan wali kota se-Bali, serta melibatkan Kejaksaan Tinggi Bali dan Pengadilan Tinggi.
"Saya kira, tidak ada alasan untuk menghambat program yang sangat mulia ini. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya kejaksaan, tapi seluruh penyelenggara negara," ujarnya.
Koster juga menyoroti kondisi anak telantar yang saat ini tinggal di panti asuhan atau yayasan.
Berdasarkan data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), terdapat 86 panti asuhan di Bali.
Lebih dari 2.600 anak tinggal dan mendapat penanganan di panti-panti tersebut.
Menurut Koster, pemerintah juga perlu memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi, tidak berhenti pada persoalan administrasi kependudukan.
"Dalam rapat koordinasi nanti juga akan kita bahas mengenai kepastian pemenuhan kebutuhan mereka, mulai dari makan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Jangan sampai tertinggal," katanya.
Koster mengatakan pemerintah akan membahas skema pemenuhan kebutuhan anak-anak yang tinggal di panti melalui anggaran pemerintah.
