Medan, Gesuri.id – Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Johannes Haratua Hutagalung, menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam penyampaian pandangan akhir Fraksi PDI Perjuangan terhadap P-APBD Kota Medan TA 2025.
Johannes menegaskan agar Pemko Medan segera menyelesaikan masalah tenaga guru honorer yang tidak lulus seleksi PPPK.
“Kami mempertanyakan langkah-langkah yang dilakukan Pemko Medan dalam mengatasi hal ini. Jangan sampai guru honorer yang sudah lama mengabdi justru terabaikan,” ujarnya, Senin (29/9/2025).
Selain itu, ia juga menyoroti pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) yang masih menimbulkan keluhan masyarakat. Banyak warga, kata Johannes, ditolak saat ingin rawat inap dengan alasan kamar penuh, bahkan ada pasien yang dipulangkan setelah tiga hari perawatan.
“Dinas Kesehatan harus melakukan pengawasan lebih ketat. Teguran dan tindakan tegas harus diberikan kepada rumah sakit sebagai provider yang tidak menjalankan kesepakatan,” tegasnya.
Menurut Johannes, masalah pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas Pemko Medan karena menyangkut langsung hajat hidup masyarakat.
“APBD bukan hanya angka-angka, tetapi instrumen untuk memastikan rakyat memperoleh haknya atas layanan dasar yang layak,” pungkasnya.
