Jakarta, Gesuri.id - Kota Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, menghadapi tantangan besar dalam penyediaan lingkungan permukiman yang layak bagi seluruh warga.
Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah keberadaan kawasan kumuh di tingkat Rukun Warga (RW). Ditandai oleh kondisi infrastruktur dasar yang tidak memadai, kepadatan hunian tinggi, serta rendahnya akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah.
Sebagai respons terhadap permasalahan itu, DPRD DKI Jakarta bersama pemerintah provinsi, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan melaksanakan program penataan kawasan kumuh berbasis komunitas.
Penataan dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Warga lingkungan RW dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Baca: Teknologi Kian Gerus Dunia Pekerjaan
Jalan lingkungan yang semula sempit dan rusak diperlebar dan diperkeras. Drainase diperbaiki untuk mencegah banjir dan genangan.
Akses air bersih ditingkatkan, toilet umum dibangun, dan sistem pengelolaan sampah diperkuat melalui program bank sampah serta edukasi pemilahan sampah.
Di samping itu, penataan hunian agar lebih sehat dan tertata. Namun tidak menghilangkan hak warga untuk tetap tinggal di tempat asal mereka.
Ruang-ruang publik seperti taman kecil, posyandu, dan ruang berkumpul warga turut dibangun sebagai bagian dari upaya membangun kembali semangat kebersamaan dan kualitas hidup warga.
Alhasil, kawasan yang sebelumnya kumuh kini menjadi lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan tertata. Tidak hanya terjadi perubahan fisik. Akan tetapi, menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan.
Penataan RW kumuh di Jakarta menjadi bukti nyata bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah dan warga, transformasi lingkungan menuju kota yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud.
Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Yuke Yurike mengimbau Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) bersinergi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain untuk melaksanakan Program Penataan RW Kumuh.
Dengan demikian, penataan bisa dipercepat. Sesuai arahan Peraturan Gubernur (Pergub) 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman.
"Memang ranahnya penataan permukiman kumuh ada di Dinas Perumahan. Tapi tetap perlu support dinas lain. Seperti Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, dan dinas lain," ujar Yuke.
Sinergi antar-SKPD, sambung dia, cepat mengatasi masalah di permukiman. Seperti pembenahan saluran air yang ditangani Dinas SDA, perbaikan jalan yang bisa ditangani Dinas Bina Marga, dan lainnya sesuai tupoksi.
"Itu bisa langsung mengintervensi, membantu penataan pemukiman yang ada di wilayah tersebut," ucap Yuke.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Demokrasi Harus Dirawat Dengan Baik!
Satu di antara program mendukung penataan RW Kumuh yakni, pelebaran saluran menggunakan U-ditch. "Untuk membantu Dinas Perumahan apabila ada U-ditch yang kurang dari 40 centimeter," tutur Yuke.
SKPD lainnya, bisa men-support penataan permukiman secara menyeluruh. "Sehingga tidak ada lagi hal yang tidak bisa terselesaikan," ucap Yuke.
Ia juga merekomendasikan agar dinas terkait mensurvei dan menginventarisasi titik-titik saluran air yang kurang dari 40 centimeter di lingkungan RW Kumuh.
"Selanjutnya melakukan penanganan dan pemeliharaan saluran air dimaksud sebagai upaya mencegah terjadinya banjir dan genangan air," tukas Yuke.
