Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Yuke Yurike, buka suara terkait soal isu krisis air bersih yang makin menghantui Kota Jakarta.
Dalam diskusi publik bertajuk Merdeka Akses Air Bersih, Merdeka Hidup digelar di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, Yuke menegaskan, urusan air bukan lagi sekadar layanan publik.
“Air adalah urusan hidup-mati. Akses air bersih itu hak dasar warga Jakarta,” katanya pada Jumat (27/6)2025).
Baca: Pelantikan DPD BMI, Sekjen Hasto: Anak Muda Harus Visioner
Yuke menyoroti dua bom waktu yang mengintai Jakarta intrusi air laut dan pencemaran air tanah yang makin parah.
“Kalau air tanah terus tercemar, itu sama saja kita sedang gali lubang krisis air bersih untuk masa depan,” ujarnya.
Menurutnya, ancaman lain yang tak kalah serius adalah buruknya sistem pengelolaan limbah.
Sampai hari ini, Jakarta masih bergantung pada saluran got yang membuat kualitas air tanah terus terancam.
“Pemprov Jakarta wajib segera membenahi sistem drainase. Pisahkan air hujan dari limbah domestik,” tegasnya.
“Kalau tidak, ini jadi bom waktu untuk kesehatan warga,” imbuhnya.
Di tengah ancaman krisis iklim, Yuke menegaskan bahwa jalan sendiri-sendiri bukan lagi pilihan.
Baca: BMI DKI Gelar Banteng 'Creative Challenge'
“Kita butuh kolaborasi total. BMKG, lembaga riset, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama,” ucapnya.
Legislator Fraksi PDIP itu menyatakan DPRD mendukung penuh target 100 persen layanan air minum sesuai amanat Pergub No. 7 Tahun 2022.
“Gubernur targetkan selesai 2029. Tapi kalau semua bersinergi, target ini bisa dicapai lebih cepat,” pungkasnya.
