Jakarta, Gesuri.id - Pengumuman pemenang Pilpres 2024 yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menuai pro kontra.
Sebagian pihak belum bisa menerima hasil pengumuman pemenang Pilpres 2024 yang diraih pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691.
Ketua Umum Ganjarist, Kris Tjantra mengaku belum bisa menerima hasil pengumuman pemenang Pilpres 2024 yang disampaikan oleh KPU RI pada Rabu (20/3/2024) lalu.
Ia dan pendukung Ganjar-Mahfud tidak terima karena Pemilu 2024 ini banyak kecurangam yang tidak ditindaklanjuti.
"Kami melihat masih banyak kecurangan ini tidak diatensikan, apalagi masalah Sirekap yang tidak ada kejelasan dari KPU," kata Kris, Sabtu (23/3/2024).
Menurut Kris, KPU RI harus segera dilakukan audit forensik guna membongkar dugaan kecurangan yang telah terjadi pasca pemungutan suara.
Selain kecurangan penggelembungan suara, kata Kris, adanya bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan Pemerintah Pusat secara masif juga dinilai menyalahi aturan Pemilu.
Sebab, Kris menilai jangka waktu pembagian Bansos kepada masyarakat bukan dilakukan saat Januari-Februari 2024.
Kris mengatakan, seharusnya Bansos itu disalurkan oleh pemerintah pusat pada Maret.
"Dan ini harus disikapi, masyarakat harus bisa lebih peka dan melihat persoalan bukan angka tapi prosesnya. Bagaimana pra, saat dan pasca Pilpres semua sudah dikondisikan," terangnya.
Kris melihat, saat ini sejumlah daerah khususnya di pulau Jawa sedang diterpa musibah.
Misalnya di Tuban, Jumat (22/3/2024) kemarin dari data BMKG mengalami gempa hingga 19 kali susulan.
Kemudian, lanjut Kris, beberapa wilayah di Jawa Tengah mengalami banjir dan musibah yang terjadi beberapa hari ini belum ada Bansos dari Pemerintah Pusat.
"Banjir terus gempa, justru di momen ini harusnya turun (Bansos). Tapi kami tidak melihat Bansos ini turun disaat masyarakat membutuhkan," terangnya.
Oleh karena itu, Ganjarist merasa ada kejanggalan pembagian sembako dan menduga sebagai langkah untuk memenangkan salah satu Paslon di Pemilu 2024.
Tim Ganjar-Mahfud diakui Kris berencana gugat dugaan kecurangan hasil Pemilu 2024 ini di Mahkamah Konstitusi (MK).
Krist berharap kepada MK yang saat ini masih dipercaya oleh masyarakat untuk membongkar kecurangan Pemilu 2024.
"Indiskasi kecurangan ini kan dari tim PPK (Panitia Pemilih Kecamatan) sudah melaporkan ke Bawaslu, tapi tidak dapat respon. Satu-satunya lembaga tinggi negara yang bisa kita percayai dan punya marwah ya Mahkamah Konstitusi," imbuhnya.
