Sleman, Gesuri.id — Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, menegaskan pentingnya mengkaji ulang penerapan Sistem Proporsional Tertutup dalam Pemilu Indonesia. Menurutnya, sistem ini mampu mengembalikan marwah dan fungsi partai politik sebagai wadah kaderisasi, sekaligus mengurangi gesekan politik yang semakin tajam di lapangan.
Hal itu disampaikan Ganjar saat ditemui Tim Gesuri dan Gen Banteng di kediaman pribadinya di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (1/11). Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai sistem proporsional terbuka yang selama ini digunakan memang memberi ruang luas bagi masyarakat untuk memilih langsung calon legislatif, namun juga membawa konsekuensi politik yang tidak sederhana.
“Kalau kita melihat kondisi publik hari ini, suara terbanyak masih akan menjadi pilihan. Tapi kalau kita perhatikan, pertarungan antar caleg dan gesekannya makin kencang, rasanya sudah saatnya dipertimbangkan kembali sistem proporsional tertutup,” ujar Ganjar.
Ia menjelaskan, sistem proporsional tertutup memungkinkan partai politik benar-benar menjalankan peran sebagai lembaga kaderisasi dan pendidikan politik. Dengan sistem itu, calon yang diusung ke publik merupakan hasil seleksi dan pembinaan panjang di internal partai, bukan semata karena popularitas atau kekuatan modal.
“Ini bukan soal menutup ruang rakyat, tapi soal bagaimana partai menyiapkan calon yang berkualitas, yang memang dibentuk dan dipertanggungjawabkan oleh partainya. Jadi rakyat tetap memilih partai yang punya ide dan platform jelas,” tegas Ganjar.
Ganjar menambahkan, sistem ini juga pernah dikaji bersama dalam forum legislatif dengan konsep mixed-member proportional (MMP) seperti di Jerman, yang mengombinasikan daftar calon dari partai dengan sistem suara terbanyak. Menurutnya, pendekatan itu bisa menjadi kompromi yang ideal jika diterapkan di Indonesia.
“Kami pernah mengkaji sistem MMP. Ada daftar dari partai dan ada juga unsur suara terbanyak. Kalau dikaji dengan matang, sistem seperti ini bisa jadi jalan tengah yang baik,” jelasnya.
Selain itu, Ganjar juga menyoroti soal penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang dinilainya perlu dikaji ulang demi menjaga netralitas politik menjelang Pilkada serentak 2027.
“Rata-rata penjabat kepala daerah yang ditunjuk belakangan ini cenderung kurang netral. Maka perlu pertimbangan politik yang matang, jangan tergesa-gesa. Kecuali kita sudah siap punya negarawan yang benar-benar netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya,” ungkapnya.
Ganjar menutup pembicaraan dengan menegaskan bahwa reformasi sistem politik harus diarahkan untuk memperkuat ideologi dan fungsi kaderisasi partai.
“Kita ingin Pemilu yang beradab, bukan sekadar kontestasi popularitas. Politik harus kembali pada ide, gagasan, dan kaderisasi yang kuat. Di situlah letak marwah partai politik sebenarnya,” pungkasnya.
