Jakarta, Gesuri.id - Calon Presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menemui Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) untuk berdiskusi terkait netralitas aparat negara di Pemilu 2024.
Ganjar mengklaim diskusi tersebut bukan ajakan agar Jusuf Kalla mendukungnya.
"Kami ngga mengajak (untuk mendukung) kok, kita silaturahmi aja,” kata Ganjar usai bertemu dengan JK selama sekitar 1 jam di Kediaman JK, di Jakarta, Minggu (19/11).
Namun Ganjar mengaku tak keberatan apabila JK memberikan dukungan padanya.
Baca: Ganjar-Mahfud Bersilaturahmi ke Kantor KWI
"Tadi beliau sampaikan pilihan boleh beda, dan ini rasa-rasanya pilihannya Pak JK akan beda dengan saya. Tapi kalau nanti dukung saya juga boleh Pak,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, JK mengatakan dirinya berdiskusi dengan Ganjar tentang politik dan negara, salah satunya terkait isu netralitas aparat negara.
"Yang penting ialah kita harapkan dalam situasi seperti ini maka peranan aparat pemerintah, apakah itu di pemerintahan, kepolisian, TNI, dan seluruh aparat negara, betul-betul melaksanakan pemilu secara baik, aman, dan netral,” kata JK.
Menurut dia, Indonesia dapat menjadi negara maju pada 2045 apabila Pemilu 2024 berjalan baik dan aparat negara mampu tetap bersikap netral.
"Tapi apabila diberikan contoh yang tidak baik pada tahun 2024, maka akan melahirkan ketidakadilan pada tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Dia pun mengatakan dirinya kemungkinan berbeda pilihan dengan Ganjar, tapi keduanya sama-sama ingin memilih yang terbaik untuk bangsa dan negara.
"Itu menjadi yang kita setujui bersama untuk menjaga bangsa dan negara ini. Kita bisa berbeda, berbeda pilihan politik, tapi kita tidak berbeda dalam pilihan negara,” katanya.
Ganjar Pranowo hadir di kediaman JK di Jalan Brawijaya Nomor 6 pukul 16.07 WIB. Dia didampingi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, dan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Hary Tanoesoedibjo.
JK Ingatkan Hukuman Berat Bagi Aparat Tidak Netral
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengingatkan bahwa hukuman bagi aparat negara yang tidak netral selama pemilihan umum (pemilu) amat berat.
"Berat sekali hukumannya, bukan saja hukuman dunia, hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya, seadil-adilnya,” kata JK.
Baca: Ini Struktur Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
JK mengatakan hal tersebut usai bertemu dengan calon presiden yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo di kediamannya.
Menurut dia, hukuman tersebut layak diberikan kepada para aparat negara yang tidak netral, karena mereka telah melanggar sumpah jabatan.
"Sumpah semua pejabat, sumpah semua aparat, selalu berbunyi akan taat kepada undang-undang, dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya. Itu semua diucapkan di sumpah pejabat,” ujarnya.
Dia berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan aman, serta aparat negara tetap bersikap netral.
"Yang penting ialah kita harapkan dalam situasi seperti ini maka peranan aparat pemerintah, apakah itu di pemerintahan, di kepolisian, TNI, dan seluruh aparat negara, betul-betul melaksanakan pemilu secara baik, secara aman, dan netral,” kata JK.
