Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, mempertahankan hak warga memilih kepala daerah lebih besar harganya, jika dibandingkan biaya politik dari pelaksanaan Pilkada langsung.
Hal itu disampaikan Andreas saat menanggapi hasil survei yang menyatakan mayoritas warga menolak wacana Pilkada melalui DPRD.
“Dari awal PDI Perjuangan melihat terlalu mahal harga yang harus dibayar kalau memaksakan untuk mengambil kembali hak yang sudah diberikan kepada rakyat untuk memilih secara langsung,” kata Hugo.
Baca: Kisah Keluarga Ganjar Pranowo Jadi Inspiratif Banyak Pihak
Menurut Hugo, hak yang telah diberikan kepada warga dalam sistem demokrasi saat ini, lebih bernilai harganya. Sebab, besarnya biaya Pilkada masih bisa ditekan, dan tidak bisa menjadi alasan mutlak menerapkan pemilihan melalui DPRD.
“Jika dibandingkan dengan biaya pilkada yang seharusnya banyak ruang yang bisa diefisienkan,” kata Hugo.
Diberitakan sebelumnya, Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Oktober 2025 menunjukkan bahwa mayoritas publik menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan bahwa 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali. Kemudian ada 28,6 persen menyatakan setuju atau sangat setuju.
"Dari data ini kita bisa lihat bahwa di atas 65 persen menolak Pilkada DPRD, angka ini bukan angka yang kecil, tetapi merupakan angka yang masif juga sistemik," kata Ardian, Rabu (7/1/2025).
Ardian menjelaskan, angka itu dihasilkan dari responden yang tersebar dari berbagai segmen.
Penolakan terhadap wacana perubahan sistem Pilkada itu juga datang dari lintas gender, baik laki-laki maupun perempuan.
"Kemudian baik yang di desa maupun yang di kota pun menolak. Isu ini tidak hanya milik masyarakat di perkotaan, tapi masyarakat desa juga," kata dia.
Di samping itu, penolakan juga datang dari kalangan "wong cilik", yakni masyarakat berpenghasilan rendah maupun masyarakat berpenghasilan lebih tinggi.
Sementara, masyarakat berpendapatan yang lebih tinggi jadi kalangan yang paling menolak wacana tersebut.
Dari segmen generasi, menurut dia, Gen Z merupakan generasi yang paling keras menolak wacana tersebut dibandingkan generasi lainnya.
Dia mengatakan segmen Gen Z sebanyak 84 persen menolak, Milenial sebanyak 71,4 persen menolak, Generasi X sebanyak 60 persen menolak, dan Baby Boomer sebanyak 63 persen menolak.
"Secara sistemik tidak hanya di sebuah generasi saja penolakan ini berlangsung, tapi di semua generasi yang ada, mayoritas menolak Pilkada DPRD," kata dia.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Survei itu dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling, seperti survei-survei biasanya.
Adapun jumlah responden dalam survei itu yakni 1.200 orang pada periode 19-20 Oktober 2025.
Menurut dia, 1.200 responden itu bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia.
Sebab, berdasarkan hasil survei-survei pemilu sebelumnya, survei yang dihasilkan dengan jumlah responden itu nyaris sama dengan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum.
