Jakarta, Gesuri.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tetap mengupayakan perikemanusiaan sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia.
Ini disampaikan merespons perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk dirinya menangani pengungsi Rohingya dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Daerah. Mulanya Mahfud bicara bahwa Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang pengungsi Rohingya.
"Sebenarnya kita tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi itu. Kita bisa menolak mentah-mentah. Tapi kita kan punya perikemanusiaan," kata Mahfud ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).
Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Rapat itu dijadwalkan pada Selasa (5/12/2023) besok.
Diyakininya, pemerintah pusat dan daerah akan mencari jalan keluar atas penanganan pengungsi Rohingya.
"Sekarang orang Aceh, orang Riau, Medan apa itu, ndak ada tempatnya, ndak ada biayanya. Besok akan dikoordinasikan karena ini, lalu berbenturan soal perikemanusiaan," imbuhnya. Calon wakil presiden nomor urut 3 ini menuturkan, berdasarkan data yang ia peroleh, per hari ini ada sebanyak 1.487 pengungsi Rohingya di Indonesia.
Mereka mendiami berbagai wilayah di Indonesia. Namun, untuk jumlah terbanyak berada di daerah mana, Mahfud belum mengungkapnya. "Dan diperkirakan masih akan membanjir lagi di beberapa tempat. Jadi saya akan koordinasi besok," tegas Mahfud.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi merespons soal keberadaan pengungsi Rohingya yang saat ini berada di Aceh. Sebagaimana diketahui, keberadaan pengungsi asal Myanmar tersebut ditolak masyarakat setempat.
"Ya saya telah memerintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin. "Bersama-sama dengan UNHCR (badan PBB untuk perlindungan pengungsi," lanjutnya.
Adapun sebelumnya, sejumlah pemuda yang mengatasnamakan diri Mahasiswa Pemuda Peduli Aceh (MPPA) menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Simpang Lima, Kota Banda Aceh, Rabu (29/11/2023).
Saat unjuk rasa, mereka menyatakan menolak kehadiran imingran Rohingya yang masuk ke Aceh. Koordinator Lapangan demonstrasi, Azizi Lubis mengatakan saat ini, lebih banyak masyarakat lokal yang lebih membutuhkan bantuan pemerintah dibandingkan imigran Rohingya yang terus-terusan datang.
