Jakarta, Gesuri.id - Spekulasi publik mengenai kemungkinan kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai ramai diperbincangkan, menyusul adanya penambahan anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencapai Rp10 triliun.
Kondisi ini memicu keprihatinan dari Komisi VI DPR RI yang mencium adanya potensi kenaikan iuran bagi peserta mandiri.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyoroti penambahan anggaran fantastis tersebut dalam rapat bersama Menteri Kesehatan di Senayan, Kamis (4/9).
Baca: Yuke Yurike Apresiasi Pramono Tetap Gelar CFD
“Di luar sana sudah mulai ramai, Pak, terkait dengan informasi kenaikan iuran BPJS," ujar Charles.
Ia menambahkan, informasi dari Kementerian Keuangan yang masih simpang siur justru semakin memperkuat dugaan tersebut.
"Dari Kementerian Keuangan sendiri masih simpang siur, ada yang bilang naik, ada yang bilang belum. Kalau melihat penambahan anggaran ini, bisa saja memang ada kenaikan iuran,” jelasnya.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu secara tegas mengingatkan pemerintah agar sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat.
Baca: Teguh Prakosa Ungkap Program dan Agenda Kerjanya
Menurutnya, kondisi ekonomi rakyat saat ini masih tergolong berat, sehingga rencana kenaikan iuran dapat memicu keresahan sosial yang lebih luas.
“Frustrasi publik sudah menumpuk dalam beberapa bulan terakhir. Saya harap pemerintah mempertimbangkan dengan serius," tegas Charles
Ia pun memberikan solusi jika kebijakan kenaikan iuran tidak dapat dihindari.
"Kalau memang iuran naik, maka jumlah penerima bantuan harus ditambah agar rakyat kecil tidak makin terbebani,” sambungnya.
