Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, Pilkada 2018 tidak bisa dijadikan acuan secara utuh bagaimana peta Pilpres 2019.
Menurut dia, Pilpres itu levelnya berbeda lagi. Dalam arti jika melihat di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, dan di Pilpres, itu kepentingannya berbeda-beda.
"Kepentingan politik lokal itu seringkali beririsan dengan persoalan primordial politik di daerah. Perkawanan politik antar partai di daerah berbeda dengan perkawanan politik partai di nasional," urai Andreas Hugo yang juga Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Kamis (28/6).
Diakui dia, hal itu dialami partainya di Pilkada 2018. "Banyak juga dengan Gerindra dan PAN di daerah, ketika berkampanye, Pilgubnya beda, kabupatennya beda," imbuhnya.
Lebih lanjut dijelaskan Andreas, itulah realita yang dihadapi partai politik dalam kontestasi Pilkada.
"Jadi tidak linier dan sesederhana yang dikira: nanti kalau Pilgubnya seperti ini, koalisi nasional Pilpres begini. Padahal berlangsung serentak," tambah dia.
Andreas menegaskan, Pilpres itu punya tahapan berbeda lagi. Usai Pilkada, selesai semua kita.
"Pemerintahan di provinsi, kabupaten/kota berjalan, nanti pas Pilpres berbeda lagi," ujarnya.
Bahwa kemudian kerjasama antar partai, lanjut Andreas, untuk membangun mendukung seorang kandidat, itu akan berkorelasi dengan kepentingan di tingkat nasional.
"Dan seringkali berbeda dengan di tingkat provinsi, dari provinsi satu ke provinsi lain," ujarnya.
Karena itu, kata Andreas, setelah tahapan ini, berikutnya adalah Pilpres. "Tapi memang bisa jadi ada. Kalau kita mau lihat secara in general, misalnya, kita katakan di Jawa Barat, yang menang Ridwan Kamil, Jateng Pak Ganjar dan Jatim Ibu Khofifah. Apakah ini ada keterkaitan dengan Pilpres nanti? Kalau saya sih melihat dari individu mereka yang memenangkan kontestasi tersebut, ketimbang partai-partainya," paparnya.
Ridwan Kamil, tambah dia, sampai dengan proses memenangkan Pilkada Jawa Barat, dia selalu mengklaim dirinya sebagai seorang partisan. Bukan berasal dari partai mana-mana.
"Kalau ada partai mengklaim, seolah-olah dia ikut menang dan memenangkan, itu sah-sah saja. Dalam politik klaim itu biasa," pungkas Andreas Hugo Pareira.
