Partai Pelopor
Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan secara konsisten memposisikan diri bukan sebagai sekedar partai elektoral, melainkan sebagai Partai Pelopor. Dalam istilah Bung Karno, partai pelopor Adalah instrumen Machtsvorming yakni suatu wadah penyusunan tenaga rakyat yang terorganisir untuk mencapai tujuan strategis bangsa.
Secara sistematis, PDI Perjuangan membangun disiplin organisasi yang tidak hanya berorientasi pada jumlah suara, akan tetapi pada kualitas kaderisasi sebagai “Penyambung Lidah Rakyat” yang memiliki Nationale Geest atau semangat kebangsaan yang tidak tergoyahkan.
Sebagai partai pelopor, PDI Perjuangan menjadi kawah candradimuka yang mampu menempah kader agar memiliki keteguhan Ideologische Gehalte (Kandungan Ideologi).
Argumen konsistensinya tampak pada pola pelembagaan partai yang kokoh melalui sekolah partai, guna memastikan bahwa derap Langkah kader di Eksekutif, Legislatif tetap berada pada rel Pancasila 1 Juni 1945.
PDI Perjuangan menolak menjadi partai cair; ia tetap menjadi organisasi yang terpimpin dan disiplin, memastikan bahwa api perjuangan tetap menyala dalam setiap lini struktur hingga Tingkat akar rumput.
Perjuangan PNI Dulu
Akar historis perjuangan ini bermula dari PNI (Partai Nasional Indonesia) tahun 1927, di mana Bung Karno meletakan batu pertama Marhaenisme. PNI dulu lahir sebagai tesis perlawanan radikal terhadap imprealisme dan kolonialisme yang menghisap dan membunuh manusia pribumi.
Argumen utama PNI adalah bahwa kedaulatan hanya bisa dicapai jika bangsa Indonesia mampu berdikari (Berdiri di atas Kaki Sendiri). konsistensi kala itu ditandai dengan sikap non-kooperatif terhadap penjajah, sebuah prinsip moral bahwa martabat bangsa tidak bisa ditawar oleh fasilitas Kolonial.
PNI mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada diplomasi di atas meja perundingan, melainkan pada persatuan kaum marhaen “Para Petani”, buruh, dan rakyat jelata yang memiliki alat produksi namun tetap tertindas.
Warisan PNI ini memberikan DNA Nasionalisme yang murni bagi PDI Perjuangan, yakni keyakinan bahwa politik adalah alat pembebasan bagi rakyat kecil. Kesetian pada garis Marhaenisme inilah yang menjaga PDI Perjuangan tetap berada pada koridor kedaulatan nasional, sebuah Kompas yang tidak berubah meski zaman terus berganti.
Perjuangan PNI Orde Baru
Perjalanan politik Indonesia pasca 1971 ditandai dengan rekayasa de-politisasi massa melalui fusi paksa PNI kedalam PDI. Langkah ini bukan alami, melainkan strategi Orde Baru untuk menjinakkan Nasionalisme Bung Karno atau merap dikenal dengan istilah De-Soekarnoisasi upaya mengunci energi Marhaenisme dalam struktur “Partai Boneka” yang mudah dikontrol sebagai dekorasi demokrasi.
Dampaknya, PDI sengaja dibuat lemah tanpa akar massa dan terus direndung konflik internal hasil intervensi penguasa. Namun, kendati strukturnya dikooptasi, “Api” nasionalisme di akar rumput tak pernah padam’, ia tetap terjaga dalam sunyi, menunggu “Panggilan Sejarah” momentum sejarah dan sosok yang tepat untuk menyulutnya Kembali menjadi api perjuangan yang besar.
Munculnya Megawati Soekornoputri pada tahun 1987 Pengurus DPC PDI Jakarta Pusat dan anggota DPR RI menjadi awal guncangan bagi rezim Soeharto. Kehadirannya kembali memicu Machtsvorming (Penggalangan Kekuatan) organik yang Kembali menghidupkan “Roh” Partai pelopor, beliau menegaskan bahwa kepemimpinan partai tidak sah jika hanya berdasar restu birokrasi, melainkan harus mampu lahir dari mandat suci rakyat marhaen.
Pasca terpilih Megawati sebagai ketua umum pada KLB Surabaya 1993, megawati menolak peran “Partai Boneka” dengan memperkuat barisan arus bawah, melalui keteguhan sikap yang tenang namun tidak terdikte, beliau mampu mentransformasikan partai dari kondisi “Mati Suri” menjadi simbol perlawanan dan pembebasan nasional otoritarianisme orde baru. Obor partai pelopor menyala Kembali saat beliau menegaskan kedaulatan partai mutlak ditangan anggota bukan penguasa.
Puncak dari keberanian tersebut lahirlah peristiwa kudatuli 27 Juli 1996 puncak benturan antara obor kebenaran dan kegelapan rezim orde baru, penyerbuan Kantor DPP PDI Perjuangan justru menjadi bumerang; Megawati mampu menunjuhkan kualitas pemimpin pelopor dengan melawan secara moral dan hukum, yang secara efektif mampu mendelegitimasi martabat penguasa orde baru di mata dunia internasional.
Tak berhenti dari situ, Megawati dengan gagah berani mengambil Keputusan yang paling mendasar yakni Absen (Golput) dalam Pemilu 1997 dan diikuti oleh seluruh kader dan simpatisan pasca didelegitimasi negara.
Sikap tersebut adalah cara protes yang paling genuine yang mampu mencabut legitimasi moral rezim dari sandiwara pemilunya. Darah yang tumpah di Menteng pun menjadi minyak yang menggobarkan api perjuangan hingga akhirnya tembok otoritarianisme runtuh pada tahun 1998.
PDI Perjuangan Era Reformasi
Pasaca runtuhnya Orde Baru, PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilu 1999, sebuah mandat yang menghantarkan Megawati menjadi Wakil Presiden dan menjadi Presiden Ke-5 Republik Indonesia. Dalam momentum tersebut, PDI Perjuangan bertransformasi dari simbol perlawanan menajdi instrument stabilitas nasional di Tengah krisis multidimensi.
Sebagai presiden, Megawati menjalankan mandat “Api” perjuangan dengan meletakkan fondasi kelembagaan Demokrasi yang kokoh, mulai dari pembentukan KPK, MK, Pemisahan TNI dan Polri, hingga penyelenggaraan pemilu langsung pada tahun 2004. Adalah sebuah pembuktian bahwa partai pelopor mampu menjaga martabat negara tanpa harus menjadi otoriter.
Namun ujian sejati konsistensi justru hadir saat PDI Perjuangan harus berada di luar kekuasaan selama satu decade (2004-2014). Menjadi Oposisi bukanlah kekalahan, melainkan sebuah aksi Machtsvorming (Penggalangan kekuatan) di luar birokrasi.
Dalam fase tersebut, PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati dapat menunjuhkan karekater partai pelopor. Menolak pragmatisme kursi mentri demi menjaga nalar kritis bangsa. PDI Perjuangan konsisten menjadi Penyambung Lidah Rakyat yang vokal melakukan kritik konstruktif atas kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.
PDI Perjuangan Pasca Reformasi
Pasca sepuluh tahun menjadi oposisi, PDI Perjuangan Kembali dipercaya oleh masyarakat dengan memenangkan Pileg dan Pilpres. Namun, perjalanan tersebut harus berakhir dengan ujian ideologis yang maha getir ditelan oleh seluruh kader PDI Perjuangan, yakni Ketika kekuasaan telah melenceng menjadi instrument ambisi pribadi.
PDI Perjuangan yang telah mampu memberikan seluruh energi organisasi untuk merawat dan membesarkan Jokowi, justru harus menyaksikan penghianatan terhadap prinsip dasar demokrasi melalui proses nepotisme yang telanjang.
Dimulai dari keinginan Jokowi Tiga Periode hingga Puncaknya Ketika Mahkamah Konstitusi dimanipulasi melalui relasi kekeluargaan demi memuluskan jalan putra sulungnya sebagai calon wakil presiden, inilah luka yang sangat mendalam bagi Sejarah konstitusi kita.
Dihadapan Upaya menghancurkan demokrasi tersebut, PDI Perjuangan lagi-lagi menunjuhkan watak aslinya sebagai partai pelopor yang tidak dapat dibeli oleh kepentingan apapun apalagi dinasti.
Partai Kembali mengambil jalan terjal untuk berdiri teguh menentang rekayasa hukum, kendati harus berhadapan dengan tembok kekuasaan yang pernah dibangunnya sendiri, melalau gotong royong seluruh kader.
Namun bagi PDI Perjuangan, kedaulatan bukan tentang melanggengkan kekuasaan individu atau keluarga, melainkan tentang menjaga etika public, supremasi hukum, dan menjaga demokrasi. Hal tersebut membuktikan secara argumentatif bahwa loyalitas tertnggi partai bukan kepada figur yang paling melainkan kepada rakyat dan nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan sejak fajar reformasi.
Tantangan terhadap kedaulatan rakyat makin nyata Ketika muncul wacana sistematis untuk mengubah mekanisme pilkada agar Kembali dipilih oleh DPRD. Di Tengah kesunyian dan pragmatisme partai-partai lain yang seolah setuju mengembalikan mandat rakyat ke tangan elit, hanya PDI Perjuangan yang berdiri dengan kokoh menolaknya.
PDI Perjuangan memandang bahwa mengembalikan pilkada pada DPR adalah bentuk pengebirian hak asasi politik warga negara dan penhianatan terhadap Reformasi 1998. Penolakan Tunggal tersebut menegaskan bahwa PDI Perjuangan Adalah satu-satunya instrument politik yang masih memegang teguh ajaran bung Karno, bahwa Kekuasaan harus berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Kepemimpinan Megawati sekali lagi membuktikan kematangannya sebagai penjaga api ideologi dengan menolak kompromi terhadap neo-otoritarianisme. Beliau lebih memilih berada dalam barisan rakyat yang setia daripada berserikat dengan kekuatan yang hendak membawa Indonesia Kembali ke era kegelapan demokrasi.
Dengan memegang teguh prinsip Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran yang akan menang pada akhirnya, PDI Perjuangan tetap berdiri tegak sebagai benteng terakhir yang menjaga republic dari ancaman tirani baru. Konsistensi ini Adalah bukti bahwa partai ini tidak bisa dijinakkan oleh kekuasaan, karena ia berakar pada penderitaan dan harapan kaum Marhaen.
Serangkaian seluruh Sejarah dari PNI (1927) hingga PDI Perjuangan menunjuhkan satu garis lurus perjuangan abadi. Dari melawan kolonialisme dan imprealisme, Otoritarianisme Orde Baru, hingga kini melawan penghianatan konstitusi dan nepotisme.
Inilah bentuk konsistensi partai pelopor berangkat dari ketulusan pengabdian yang berakar pada keberpihakan rakyat kecil, ditegakkannya melalui konstitusi yang bermartabat adalah jalan kebenaran yang pada akhirnya mengalahkan segala bentuk penyimpangan kekuasaan dan pragmatisme politik.
