DALAM ruang diskusi termasuk forum-forum rapat, gaya komunikasi menjadi salah satu faktor penting untuk memberi penekanan dan perhatian pada topik tertentu, yaitu tema yang dikehendaki oleh penyampai informasi tujuannya agar informasi atau pesan yang disampaikan segera mendapat respon. Gaya komunikasi disini tidak hanya gestur, tapi juga pilihan kata per kata.
Susunan kata dalam komunikasi langsung tidak selalu menggunakan tata bahasa baku, terkadang tercampur dengan kata-kata yang lazim diperdengarkan di khalayak dalam komunitas atau situasi tertentu.
Baca: Terbitkan PMA Umrah, Kader: Kemenag Jangan Lepas Tangan
Karena itu, mengenai kepantasan dan kesopanan suatu kata untuk diucapkan, tergantung respon pendengar atau penerima informasi, dan itu bersifat subyektif. Pesan tidak akan lepas dari konteksnya, karena pesan ditujukan dan diarahkan untuk keperluan tertentu.
Pesan dan informasi yang disampaikan dalam suasana formal dapat diserupakan dengan komunikasi organisasi, yang oleh Arnold dan Feldman (1986) dikatakan sebagai suatu proses pertukaran informasi diantara orang-orang dalam suatu organisasi.
Kedua ahli komunikasi tersebut, menyebut bahwa di dalam komunikasi organisasi terdapat empat tahapan komunikasi yang meliputi, attention, comprehension, acceptance as true, dan retention.
Baca: Perjuangkan Hak Korban Travel Umrah, PDIP Usul Bentuk TGPF
Pernyataan Arteria Dahlan dalam forum rapat di DPR yang belakangan ini ramai diperbincangkan, harus dibaca dalam konteks komunikasi organisasi. Dalam artian, ia adalah cara untuk mengungkap kebenaran/fakta (acceptance as true) dari peristiwa yang sebenarnya terjadi, karena itu masalah yang menyertai kata (mohon maaf) “bangsat” harus menjadi atensi pemerintah, diantaranya oleh Kementrian Agama.
Ungkapan Arteria bukan kalimat hiperbolik, bukan pula kesusasteraan politik yang mendayu-dayu dan melankolis seperti praktek komunikasi sejumlah aktor politik lainnya. Karena itu pernyataan Arteria harus dimaknai sebagai PELECUT bagi pemerintah agar masalah penipuan yang dilakukan pemilik perjalanan ibadah umrah laju dituntaskan, terutama terhadap nasib dana masyarakat yang terlanjur disetorkan, tapi tidak jadi berangkat ke tanah suci.
Dalam komunikasi politik, penggunaan bahasa sedapat mungkin dekat dengan kosakata yang mudah diingat dan gampang diterima oleh penerima pesan.
Sebagai aktor politik, Arteria memilih BAHASA RAKYAT sebagai alat komunikasi. Bahasa rakyat mempunyai kekhasan dan karakteristik tersendiri. Ia bersumber dari cara pandang apa adanya, yang terkadang diekpresikan dalam intonasi keras dan kasar, atau lembut dan tegas, namun mempunyai ketulusan serta keluhuran karena berakar dari hati yang bersih.
Bahasa rakyat merupakan kumpulan kata yang sederhana, singkat dan langsung pada titik persoalan. Bahasa itulah yang disisipkan dan dipinjam Arteria ketika mengemukakan pendapatnya. Keras, tajam dan menohok pemangku kepentingan dalam pemerintahan, digunakan sebagai alat tekan kepada pemerintah agar masalah penipuan berkedok Umroh ditangani dengan cepat, tuntas dan rakyat segera mendapat kepastian terhadap dana yang dikeluarkannya.
Baca: Penipuan Jemaah Umrah Jangan Dianggap Sepele
Jangan lupa bahwa rakyat tidak memerlukan prosedur administrasi yang berbelit belit ketika menggelontorkan dana perjalanan. Segala kerumitan dikesampingkan bahkan mereka mengeluarkan uang dengan sukarela tanpa tendensi dan syahwa sangka.
Karena itu wajar jika rakyat meminta perlindungan dan bantuan kepada anggota DPR, karena melalui tangan DPR lah diharapkan dapat menekan pemerintah untuk segera menyelesaikannya, dan tentu saja berharap pemerintah lekas menanganinya.
Respons terhadap pernyataan Arteria harusnya berupa adanya kepastian akan dikembalikannya dana masyarakat. Kemudian, adanya evaluasi terhadap kelayakan lembaga penyedia jasa perjalanan haji dan umroh, dan tentu saja perbaikan sistem pengamanan dana calon jamaah umroh, sehingga ketika ada kejadian seperti First Travel, dana yang sudah disetorkan tetap aman.
Salah satu cara bertransaksi di toko-toko belanja online, adalah setelah barang yang dipesan telah dikirim oleh penjual dan diterima pembeli, barulah uang yang telah disetorkan ke toko-toko online dikirim ke rekening penjual. Jika barang yang dipesan tidak ada atau tidak diterima oleh penjual dalam waktu tertentu, uang akan dikembalikan ke pembeli atau disimpan dalam account toko online dan dapat digunakan untuk pembelian barang lainnya.
Model transaksi toko online bisa ditiru dalam pengelolaan dana calon jamaah umroh. Masyarakat membayar ke pemerintah, dan pemerintah yang mengalokasikan dana tersebut ke biro perjalanan setelah ibadah umroh selesai dilaksanakan, atau dananya bisa diambil beberapa persennya di awal oleh biro perjalanan, namun dengan sejumlah persyaratan yang ketat. Dengan demikian dana masyarakat aman, sekalipun biro perjalanannya bermasalah di kemudian hari.
Cara ini tentu saja memiliki kelemahan, diantaranya biro perjalanan yang kecil gulung tikar, karena tidak kuat dalam pendanaan. Namun kendala tersebut bisa disiasati dengan penggabungan biro perjalanan, seperti penggabungan yang dilakukan terhadap bank-bank yang bermasalah.
Sudah saatnya pemerintah serius dan turun tangan memperbaiki sistem penyediaan jasa layanan perjalanan umroh, agar rakyat kecil tidak terus menerus menjadi korban. Ibadah umrah bagi Muslim tidak terkecuali yang berasal dari kalangan wong cilik, merupakan kegiatan spiritual yang luar biasa. Karena itu segala cara dilakukan agar dapat menunaikan kegiatan keagamaan tersebut.
Pembelaan dan perjuangan untuk wong cilik sudah menjadi tugas anggota DPR, dan Arteria satu diantara para pembela tersebut. Semoga kritikan keras Arteria segera ditanggapi pemerintah, bukan malah "menggorengnya" ke area politik praktis yang tidak ada kaitan dan hubungannya.
