Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, memberikan peringatan tegas kepada pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), agar tidak main-main dalam mengelola keuangan negara.
Hal ini disampaikannya menyusul adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Sumut pada 27 Juni 2025.
“Sebagai mitra pemerintah daerah dan Kemendagri, kami punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan, apalagi sekarang masih masa transisi kepala daerah baru. Pemerintah pusat sedang mengetatkan anggaran dan belanja publik karena tekanan utang negara,” kata Deddy, dikutip pada Sabtu (5/7/2025).
Deddy menegaskan bahwa situasi fiskal nasional saat ini tidak berada dalam kondisi ideal. Pemerintah pusat tengah mengupayakan pengendalian belanja dan pengurangan defisit anggaran di tengah tekanan utang yang tinggi dan perlambatan ekonomi global.
Oleh sebab itu, ia meminta para kepala daerah, terutama yang baru menjabat, untuk menunjukkan integritas dan kehati-hatian dalam menggunakan anggaran publik.
Sebagai politisi dari PDI Perjuangan, Deddy menyoroti bahwa saat ini perhatian publik terhadap korupsi semakin besar, dan KPK kembali menunjukkan taringnya dalam menindak pejabat yang terbukti menyalahgunakan wewenang. Ia berharap, peristiwa OTT yang terjadi di Sumut menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat daerah di Indonesia.
“Jangan sampai uang negara yang sudah sedikit itu, masih juga ada yang bermain-main. Mudah-mudahan kasus yang terjadi di Sumut ini jadi pembelajaran. KPK sekarang serius, jadi hati-hati. Uang udah sedikit, masih mau disikat juga, tentu sudah kebangetan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Deddy mengingatkan bahwa jabatan publik bukanlah kesempatan untuk memperkaya diri, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan hukum.
Ia juga meminta agar kepala daerah dapat memprioritaskan anggaran untuk program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Dalam kesempatan tersebut, Deddy menyatakan bahwa DPR, khususnya Komisi II, akan terus mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, termasuk menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri agar lebih selektif dalam pembinaan dan pengawasan kepala daerah.
Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi kinerja pemerintahan di daerahnya masing-masing. Menurutnya, transparansi dan partisipasi publik adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Peringatan keras dari Deddy Sitorus ini menjadi sorotan penting, terlebih di tengah upaya pemerintah dalam menata ulang kebijakan fiskal dan memperbaiki kredibilitas pengelolaan anggaran negara. Dengan anggaran yang terbatas dan kebutuhan rakyat yang semakin besar, efisiensi dan integritas pejabat publik menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi.
