”Partailah yang memegang obor, partailah yang berjalan di muka, partailah yang menyuluhi jalan yang gelap dan penuh dengan ranjau-ranjau sehingga menjadi jalan terang.”
Jakarta, Gesuri.id - Bung Karno menyampaikan hal itu dalam risalah “Mencapai Indonesia Merdeka”, yang ditulis pada Maret 1933 di daerah Pengalengan, kawasan sejuk nan asri di selatan Bandung. Risalah itu terdiri atas sejumlah bagian, dan ada satu bagian khusus yang didedikasikan Bung Karno, berumbul “Gunanya Ada Partai”, untuk membedah tugas kepoloporan partai politik dalam memandu arah Republik, yang mentransformasi kesadaran massa dari onbewust (belum sadar) menjadi bewust (sadar).
Bung Karno menulis risalah tersebut saat partai-partai dan pergerakan politik sedang bertumbuh di Indonesia dalam sebuah masa yang berapi-api dan penuh keyakinan. Sebuah masa yang percaya, bahwa hal-hal baik dari politik akan tumbuh dari kolektivitas organisasi yang ditopang ideologi yang kuat kendati di tengah masa yang sulit sekalipun.
Keyakinan seperti ini tak lepas dari sejarah Indonesia yang terbangun dari pembentukan dan dinamika partai politik serta pergerakan politik yang berhimpun di berbagai organisasi. Partai politik harus berperan sebagai partai pelopor yang terlibat dalam penumbuhan kesadaran rakyat tentang persoalan-persoalan yang dihadapi negeri ini, dan mengajarkan keyakinan fundamental tentang kemerdekaan.
Kesadaran ini yang kemudian membuka pintu bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kesadaran yang memberikan makna dan melandasi setiap perlawanan rakyat terhadap kolonialisme, dan sekaligus memberikan cara untuk memandang dunia (weltanschauung).
Keyakinan partai politik sebagai pelopor yang menjadi suluh untuk membuka kesadaran itulah yang dipegang teguh oleh PDI Perjuangan. Partai ini tumbuh di tengah berbagai benturan politik, bahkan ancaman moncong senjata dengan pengorbanan jiwa-raga, yang menguji loyalitas ideologi dan kekuatan kolektif kader.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Pentingnya Integritas bagi Pemimpin
Ada sejumlah syarat kedisplinan yang harus dipegang teguh kader partai untuk mempertahankan posisi kepeloporan partai dalam situasi apapun, yaitu disiplin organisasi, disiplin ideologi, disiplin teori, disiplin gerakan, dan disiplin tindakan—yang berulang kali ditekankan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Kedisplinan khas partai pelopor itu pula yang menjadi dasar pembekalan kepala daerah kader PDI Perjuangan, 16-18 Mei 2025 di Jakarta, diikuti ratusan kader PDI Perjuangan yang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah pemenang Pilkada 2024. Program pembekalan ini menunjukkan kepemimpinan visioner Megawati yang tidak hanya bicara tentang kepentingan jangka pendek. Sebagai negarawan, Megawati menyiapkan kepala daerah untuk pembangunan masa depan daerah yang tak mudah. Megawati tidak bicara kepentingan jangka pendek, tidak membahas tukar kepentingan transaksional. Sama sekali tidak. Yang ada justru tiga hari yang padat dengan urai gagasan ihwal kemandirian pangan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, penguatan kesadaran HAKI untuk melindungi inovasi rakyat, penguatan riset dan inovasi untuk memandu arah pembangunan, dan beragam isu kerakyatan lainnya.
PDI Perjuangan tidak hanya mengusung kepala daerah dan berjuang bersama memenangkan Pilkada. Tetapi PDI Perjuangan bertanggung jawab agar para kadernya mempunyai kinerja terbaik dalam melayani wong cilik dan membangun daerah. “Kalian semua menang untuk apa? Bukan buat saya. Tapi untuk serve the people!” tegas Megawati kepada para kepala daerah.
Di tengah kompleksitas pemerintahan yang menuntut kepala daerah bekerja kolaboratif, transparan, inovatif, dengan panduan garis kebijakan yang jelas, kedisplinan dan kepeloporan tak terelakkan. Tanpa kedisplinan dan kepoloporan, sulit bagi kepala daerah untuk beradaptasi dengan tantangan kekinian sekaligus menunjukkan praktik terbaik kepemimpinan.
Apalagi isu-isu pemerintahan daerah saat ini semakin dinamis, mulai dari menangani manajemen persampahan, menurunkan kemiskinan, menekan angka stunting, meningkatkan produktivitas pangan, hingga mengembangkan sumber pangan alternatif pendamping beras. Semua dibahas di pembekalan kepala daerah. Bahkan dipaparkan secara teknis untuk memudahkan semua kepala daerah dalam merancang program kerakyatan.
Kepala daerah kader PDI Perjuangan tak hanya dituntut mengatasi isu-isu krusial tersebut, namun juga menjadi motor penggerak transformasi dengan tetap menjalankan pemerintahan yang bersih, dan mengedepankan partisipasi publik. PDI Perjuangan memandu kepala daerah untuk melakukan perubahan mendasar dalam masyarakat, mengutip Bung Karno di bagian “Gunanya Ada Partai” dalam risalah ”Mencapai Indonesia Merdeka”: ”melakukan ommekeer (pembalikan haluan) susunan sosial. Apa susunan sosial yang harus dilakukan pembalikan? Susunan sosial yang tak adil bagi wong cillik.
Manuel L. Quezon, Presiden Filipina 1934-1944, pernah mengatakan, “My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins.” Loyalitas ke partai berakhir kala kesetiaan terhadap negeri ini dimulai.
Pernyataan itu tak tepat karena mengandaikan tujuan partai politik dalam bernegara berbeda dengan tujuan negara yang sudah disepakati bersama. Kepeloporan yang ditekankan PDI Perjuangan dalam pembekalan terhadap kepala daerah justru menunjukkan bagaimana loyalitas terhadap partai politik harus segaris dan sejalan dengan kesetiaan terhadap bangsa ini. Caranya bagaimana? Ya kepala daerah harus melayani rakyat dengan baik.
Tiga hari pembekalan kepala daerah merepresentasikan bagaimana keyakinan fundamental PDI Perjuangan yang tidak bisa dikompromikan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Tujuan partai dan negara segaris dan sebangun. Dalam Anggaran Dasar PDI Perjuangan tertera jelas tentang tujuan partai, di antaranya mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan. Inilah keyakinan yang melandasi wajah kebijakan para kepala daerah kader partai ini ke depan.
Semuanya itu tentu harus diawali dengan kedisiplinan organisasi. Tegak lurus terhadap partai, karena tak ada satu pun tujuan PDI Perjuangan yang bertentangan dengan tujuan negara. Bergerak rampak dalam satu barisan.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Segera Ambil Alih Kendali
Kedisiplinan organisasi ini menampik anarki atau kehendak individual yang mengorbankan kepentingan bersama. PDI Perjuangan berdiri sebagai alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa gotong royong dalam kehidupan publik sesuai intisari Pancasila.
Gotong royong adalah manifestasi dari kedisiplinan berorganisasi yang membutuhkan kedisiplinan ideologi, di mana semua kader partai menyadari perannya untuk ”mengoperasionalkan” ideologi partai bukan untuk mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi demi tujuan mulia: kesejahteraan rakyat.
Tentu saja untuk menjaga agar nilai-nilai ideologis itu tak tercerabut, kita membutuhkan kedisiplinan teori. Teori bukan hanya kertas kosong, melainkan lahir dari gerak dan dinamika masyarakat Indonesia, seperti halnya Marhaenisme.
Maka dari kedisplinan teori ini, partai pelopor harus berdisiplin dalam gerakan dan tindakan. Setiap gerakan harus didasarkan pada program-program terarah-terencana. Tidak ada gerakan yang dilakukan berdasarkan spontanitas. Itulah mengapa dalam pembekalan, para kepala daerah dipandu menyusun program kerakyatan terencana yang bakal dimonitor per tiga bulan.
Pada akhirnya kepeloporan yang digerakkan partai harus ditopang dengan kedisiplinan para kader untuk berkorban melayani kepentingan banyak orang. Dan itulah gunanya ada partai: seperti obor yang menerangi jalan bagi semua.
