Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partainya berpegang pada tiga pilar utama dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan tantangan nasional. Tiga pilar tersebut meliputi memperkokoh kedaulatan politik, berdikari dalam bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan.
Hal itu di sampaikan Hasto saat di temui di Surabaya, Sabtu (17/1/2026). Ia menekankan bahwa PDI Perjuangan menolak segala bentuk tekanan dan dominasi kekuatan asing yang dapat merugikan kepentingan nasional.
"Kita menolak segala bentuk tekanan, ketergantungan, dan dominasi kekuatan asing maupun kepentingan ekonomi global yang merugikan bangsa,” ujar Hasto.
Menurutnya, setiap kebijakan negara harus di jalankan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kepentingan rakyat. Prinsip tersebut, kata dia, menjadi landasan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan berkeadaban.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Sejalan dengan arah ideologis tersebut, Hasto mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan telah menetapkan tiga prioritas politik utama sepanjang tahun 2026. Kebijakan ini merupakan hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai.
Prioritas pertama adalah konsolidasi organisasi di tingkat akar rumput, khususnya melalui penguatan anak ranting. Hasto menyebut anak ranting memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Anak ranting adalah ujung tombak partai. Mereka membangun kesadaran politik, melakukan advokasi, dan menjaga komunikasi dengan basis rakyat yang memiliki militansi kuat,” jelasnya.
Selanjutnya, prioritas kedua di fokuskan pada pendidikan politik dan kaderisasi. Menurut Hasto, langkah ini menjadi pondasi penting agar setiap kader memahami nilai, ideologi, serta garis perjuangan partai.
“Sisi kaderisasi adalah tangan kanan kita dalam memperjuangkan cita-cita partai, sementara manajemen yang andal menjadi pendukung utama seluruh aktivitas,” tambahnya.
Sementara itu, prioritas ketiga di arahkan pada praksis ideologi melalui program-program nyata yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat. PDI Perjuangan, kata Hasto, memberi perhatian khusus kepada kelompok produktif.
“Kita fokus membantu petani, buruh, dan nelayan, sekaligus melindungi hak masyarakat adat, termasuk persoalan tanah ulayat yang masih menjadi perhatian kita,” ujarnya.
Di sisi lain, Hasto juga menyinggung persoalan demokrasi, terutama terkait wacana pilkada tidak langsung. Ia mengaku khawatir terhadap praktik politik uang yang berpotensi mencederai demokrasi.
“Rekomendasi partai harus di jalankan dengan integritas. Tidak boleh di perjualbelikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
Terkait perbaikan sistem pemilihan, Hasto menyampaikan bahwa gagasan simulasi e-voting bukan hal baru. Menurutnya, ide tersebut telah digagas sejak sekitar satu dekade lalu.
“Gagasan e-voting ini sudah muncul sejak 10 tahun lalu oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” katanya.
Lebih lanjut, PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas demokrasi secara menyeluruh. Upaya tersebut meliputi penguatan fungsi checks and balances, reformasi hukum yang berkeadilan, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, serta perlindungan hak warga negara sesuai amanat UUD 1945.
Hasto menegaskan bahwa seluruh perencanaan internal partai hingga akhir 2026 telah di rumuskan secara matang. Ia memastikan setiap langkah yang di ambil bertujuan agar manfaatnya dapat di rasakan langsung oleh rakyat.
