Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai DPR dan pemerintah perlu melakukan evaluasi bersama terkait maraknya bupati yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) dalam dugaan kasus korupsi di berbagai daerah.
"Jadi, memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut," kata Puan di kompleks parlemen, dikutip dari Antara, Selasa (10/3/2026).
Puan menyampaikan hal tersebut saat merespons pertanyaan mengenai banyaknya kepala daerah tingkat kabupaten yang tersangkut kasus hukum melalui OTT oleh aparat penegak hukum.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah guna meningkatkan kesadaran dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Puan menilai kesadaran akuntabilitas bagi para kepala daerah merupakan hal penting dalam mencegah praktik korupsi.
"Bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga," kata Puan.
Selain itu, ia juga mempertanyakan apakah maraknya bupati yang terjerat kasus hukum memiliki kaitan dengan tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan umum di daerah.
Sebelumnya, sejumlah bupati dari berbagai daerah terjerat masalah hukum terkait dugaan korupsi, di antaranya Bupati Pekalongan, Bupati Ponorogo, Bupati Pati hingga Bupati Rejang Lebong.
Kasus-kasus tersebut saat ini tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan sejumlah bupati sebagai tersangka dan terus mendalami perkara dengan memeriksa sejumlah saksi terkait.
