Ikuti Kami

Ini Tujuan PDI Perjuangan Hidupkan Kembali GBHN

PDI Perjuangan kembali menyuarakan pentingnya haluan negara sebagai landasan berbangsa dan bernegara. 

Ini Tujuan PDI Perjuangan Hidupkan Kembali GBHN
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Foto: Gesuri.id/ Elva Nurrul Prastiwi.

Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan kembali menyuarakan pentingnya haluan negara sebagai landasan berbangsa dan bernegara. 

Terlebih Indonesia adalah negara besar,  suatu rangkaian pulau-pulau, yang harus dilihat sebagai satu kesatuan konsepsi pembangunan nasional. 

Baca: GBHN Diperlukan agar Rencana Pembangunan Berkesinambungan

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut Haluan Negara berangkat dari penjabaran ideologi Pancasila, mengabdi pada tujuan bernegara, dan memuat hal yang pokok  berupa guiding principles.

Misalnya, terkait politik pangan, energi, penguasaan teknologi, politik keuangan, politik pertahanan, dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. 

Hasto menambahkan hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah arah haluan politik pembangunan dalam perspektif 25 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun ke depan secara terintegrasi, dan dalam satu kesemestaan, artinya meliputi seluruh lapangan kehidupan. 

"Haluan Negara ini sangat diperlukan khususnya bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia," papar Hasto melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (13/8).

Hasto menjelaskan yang membedakan Haluan Negara dengan undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terletak pada kenyataan bahwa undang-undang tersebut executive centris, karena menganggap tugas mencapai tujuan negara hanya tanggung jawab Presiden padahal diperlukan juga gotong royong lembaga negara lainnya. 

Baca: Partai Rekomendasikan MPR Kembali Tetapkan GBHN

Misalnya, Haluan Negara menetapkan Indonesia harus membangun kedaulatan pangan dalam jangka waktu 15 tahun. Maka politik pangan ini menjadi haluan negara, sehingga politik legislasi di DPR harus mendorong peningkatan produktivitas pangan. 

Di sini melibatkan penelitian di bidang pangan, diversifikasi pangan, sehingga presiden terpilih tahun 2024 pun akan terikat pada haluan negara ini. Terlebih, kata Hasto, pada aspek ideologi Pancasila.

"Maka seluruh lembaga negara wajib menjadikan Pancasila sebagai dasar dari seluruh kebijakan lembaganya. Pendeknya, Haluan Negara menjadi pedoman dasar bagi seluruh lembaga negara untuk bergerak dalam direction yang sama," ujar Hasto.

Hasto mengatakan, PDI Perjungan menyadari bahwa untuk menjalankan agenda politik tersebut diperlukan dialog dengan seluruh pimpinan Parpol dan Presiden RI. 

Hal tersebut, tegas Hasto, dimaksudkan untuk menyepakati bahwa amandeman terbatas hanya terkait dengan Haluan Negara dan tetap dalam bingkai memperkuat sistem presidensial.

"Yaitu Presiden dan Wakil Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat, serta Presiden dan atau wakil memiliki masa jabatan yang pasti dan tidak dapat dijatuhkan atas dasar kepercayaan politik," katanya.

Lebih lanjut, Hasto mengucapkan terima kasih bahwa MPR RI periode 2009 - 2014 telah meletakkan dasar yang kuat bagi pelaksanaan amandemen terbatas melalui Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 yaitu rekomendasi untuk melakukan reformulasi Sistem Ketatanegaraan dengan menghadirkan kembali Haluan Negara. 

Baca: Konsep GBHN yang Diusulkan Berbeda dengan Zaman Orba

"Oleh MPR periode 2014 - 2019 Rekomendasi tersebut terus ditindaklanjuti melalui serangkaian pengkajian dan serap aspirasi serta pembentukan panitia ad hoc yang intinya menyatakan bahwa aspirasi menghadirkan Haluan Negara terasa sangat kuat menjadi kehendak rakyat," ungkap Hasto.

Terakhir, PDI Perjuangan berharap dengan adanya Haluan Negara tersebut, maka rakyat, dan bangsa Indonesia memiliki arah masa depan bangsa yang akan dijalankan oleh seluruh lembaga negara secara sinergis, dijabarkan dalam overall planning, dan terintegrasi dari pusat hingga ke daerah.

Quote