Jakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menjelaskan, konsep Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diusulkan PDI Perjuangan berbeda dengan GBHN di zaman Orde Baru.
Konsep yang PDI Perjuangan tawarkan adalah memberikan wewenang MPR untuk menetapkan GBHN tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
Baca: Juarai Pemilu, PDI Perjuangan Berjuang Hidupkan GBHN
"Jadi presiden dalam konsep amendemen terbatas PDI Perjuangan itu tetap dipilih oleh rakyat. Tetapi dalam hal menyusun visi-misi calon presiden dan calon wakil presiden.” Kata Basarah.
“Begitu juga turun ke bawah ke calon gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Mereka harus berpedoman pada roadmap pembangunan nasional yang tengah ditetapkan oleh GBHN," ucapnya.
Dia menyatakan ingin punya kepastian hukum siapa pun presidennya, gubernurnya, maupun bupati dan wali kotanya. Pembangunan nasional kontiunitasnya harus tetap terjaga.
Baca: Agustina Nilai Perlunya GBHN untuk Sinergisitas Pusat-Daerah
"Tidak seperti sekarang. Ganti presiden, ganti visi-misi, ganti program. Ganti gubernur, bupati, wali kota, ganti visi-misi, ganti program. Ke depan hal itu tidak terjadi lagi," papar Ketua Bidang Luar Negeri DPP PDI Perjuangan ini.
