Jakarta, Gesuri.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Prof. Dr. (HC), Megawati Soekarnoputri, masih tak habis pikir dengan anggapan dirinya kerap menekan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan, terutama terkait keputusan politik.
Megawati menyadari, hal- hal yang disampaikannya dalam banyak kesempatan, hanya menyampaikan yang benar. Menyampaikan dengan lugas, justru banyak disalahartikan oleh banyak orang seperti 'mengamuk'.
Hal itu disampaikan Megawati menjawab pertanyaan mengenai apakah dalam Rakernas III PDI Perjuangan, Presiden Joko Widodo diminta untuk 'tegak lurus' terhadap perintah partai.
Baca: Duduk Satu Barisan, Megawati Diapit Jokowi dan Ganjar
Megawati tegaskan, bahwa dirinya tidak pernah ada pada posisi ataupun sedikitpun menekan Presiden. Megawati menyiratkan bahwa dirinya tak punya kekuatan untuk menekan presiden.
"Pikirannya itu menurut saya kok gimana, ya? Nanti kalau saya mau bicara lugas, ngamuk situ. Makanya kan, ngapain saya tekan presiden?" ucap Megawati usai menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan yang dilaksanakan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6).
Publik maupun segelintir pihak yang kerap mengsalahartikan itu perlu memahami secara utuh pernyataannya. Yang perlu dipahami, lanjut Megawati, bahwasanya kekuasaan Presiden adalah mandat dari rakyat.
“Lah kalau ditanya, mungkin aja kan Pak Jokowi (ditekan karena maju jadi capres) yang dipilih Ibu (Mega)? Loh iya lah (saya yang memilih Jokowi, red). Tapi kan juga yang memilih (di pemilu itu kan) rakyat Indonesia. Setelah di MPR dilantik, (Jokowi) itu ya saya hormati sebagai presiden saya. Jadi kalau dibilang neken, saya mau cari cara nekennya gimana?” Urai Megawati.
“Bilang Pak Jokowi nanti ngamuk ama saya. Kalau saya lihat, nih pasukannya (Paspampres) aja kayak gini tuh..tuh. Lihat tuh. Ihh, mana saya punya pasukan kayak gini,” tambahnya.
"Saya ini orang taat aturan," sambungnya dengan tegas.
Baca: Rakernas III Tertutup, Bahas Aspek Strategis Pemenangan Pemilu
Di kesempatan yang sama, Presiden Jokowi pun menjelaskan terkait pernyataan cawe - cawe dirinya terkait perpolitikan nasional. Hal itu, kata Presiden, dalam rangka memastikan situasi nasional yang tetap kondusif dan damai khususnya menjelang pemilu 2024. Sebab di tahun-tahun ini dan ke depan, akan terjadi transisi kepemimpinan nasional.
Menurut Jokowi, sudah menjadi kewajiban moral dan tanggung jawabnya sebagai presiden untuk memastikan transisi kepemimpinan di 2024 ini berjalan dengan baik dan damai. Sehingga visi kepemimpinan nasional serentak bisa dijalankan.
“Saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024 agar harus menjaga agar visi kepemimpinan nasional serentak, bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa ,” kata Jokowi.
