Jakàrta, Gesuri.id - Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (10/10).
Ini merupakan kunjungan resmi pertama Pimpinan MPR RI itu ke para tokoh bangsa, khususnya yang pernah memimpin Indonesia.
Baca: Kepemimpinan Bambang Soesatyo Harus Wujudkan GBHN
Dalam kunjungan itu, Megawati mengusulkan amandemen terbatas khususnya di bidang perekonomian. Selain itu, perlu dibuat blueprint pembangunan Indonesia ke depan.
“Selain silaturahim mengantarkan undangan pelantikan Presiden – Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 di MPR RI, ibu Mega akan meluangkan waktu untuk hadir. Kami juga berdiskusi banyak tentang kebangsaan dan kenegaraan. Sebagai perempuan pertama menjadi Presiden Indonesia serta sampai saat ini memimpin partai politik terbesar di Indonesia, sepak terjang dan integritas kenegarawanan Ibu Mega tak perlu diragukan. Kita perlu banyak mendengar dan belajar dari beliau” ujar Bamsoet kepada puluhan wartawan parlemen usai bertemu Megawati Soekarnoputri.
Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Jazilul Fuwaid (F-PKB), Syarief Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Zulkifli Hasan (F-PAN), Arsul Sani (F-PPP) dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).
Dalam pertemuan tersebut pimpinan MPR RI banyak mendapat pandangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang rekomendasi MPR RI periode 2014-2019 mengenai amandemen terbatas UUD NRI 1945.
“Konsep membangun bangsa haruslah pembangunan berkelanjutan selama 50 bahkan 100 tahun ke depan, yang dilakukan oleh satu masa pemerintahan presiden ke masa pemerintahan presiden selanjutnya. Jangan sampai ganti presiden berganti pula arah pembangunan bangsa. Blueprint pembangunan ini akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengkajian MPR RI dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat,” ungkap Bamsoet.
Terkait itu, Bambang memastikan blueprint diperlukan agar setiap presiden punya pegangan arah pembangunan, tanpa menghilangkan sisi sistem presidensial yang dianut Indonesia. Karenanya, amandemen terbatas tidak akan menyentuh sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.
Baca: Ketua DPR & MPR Bukti Soliditas, Eddy: Sudah Seharusnya
Usai bertemu Megawati Soekarnoputri, pimpinan MPR RI itu juga akan menemui Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Kita juga akan silaturahim dengan Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno. Khususnya kepada Pak Joko Widodo dan KH Maruf Amin yang pada 20 Oktober 2019 nanti akan dilantik menjadi Presiden–Wakil Presiden 2019-2024. Dengan memperkuat silaturahim, MPR RI ingin memperkuat kebangsaan, memperkecil jurang perbedaan, sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI yang kita cintai,” papar Bamsoet.
