Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendorong Presiden Jokowi segera mengambil keputusan guna memobilisasi seluruh elemen penegak hukum dan aparat birokrasi.
"Termasuk Babinsa dan Babinkamtibmas guna melakukan deteksi secara dini terhadap berbagai bentuk ancaman terhadap ideologi, keamanan dan ketentraman masyarakat," tegas Hasto.
Baca: Penusukan Wiranto, Jokowi Sanggup Kikis Habis Radikalisme
Hasto juga meminta seluruh jajaran penegak hukum tidak perlu ragu-ragu. Sebab, negara memiliki kedaulatan yang dasar legalitas hukum tertinggi. Demikian halnya, melindungi warga tidak hanya menjadi salah satu tujuan bernegara, tetapi juga menjadi landasan hukum di dalam menciptakan keamanan dan ketentraman masyarakat.
"PDI Perjuangan merekomendasikan agar sistem pertahanan dan keamanan semesta (Hankamrata) yang telah mendarah daging, sudah saatnya digelorakan kembali," ujar Hasto dalam keterangan yang diterima, Minggu (13/10).
PDI Perjuangan meminta TNI-Polri tidak ragu melawan radikalisme. Kedua lembaga itu harus mewakili negara dalam menindak tegas pihak-pihak yang mengganggu ketentraman dalam negeri.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya terus menegaskan serangan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto harus disikapi sangat serius. Menurut Hasto, pelaku tidak hanya menjadi bagian dari gerakan radikalisme yang tidak hanya merongrong kewibawaan negara.
"Apa yang dilakukan adalah pengibaran bendera perlawanan terhadap pemerintahan yang sah terhadap ideologi negara, perlawanan terbuka terhadap pejabat teras pemerintah yang menjadi simbol kebijakan politik dan keamanan negara. Presiden Jokowi diyakini mampu bertindak tegas, komprehensif, dan berkelanjutan guna mengikis habis paham radikalisme," kata Hasto.
Baca: Penusukan Wiranto, Teror Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf
Hasto melanjutkan, serangan nyata di siang hari dan terencana tersebut masuk kategori sangat serius, dan harus disikapi bersama. Pandangannya harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
"Bagaimanapun juga Pak Wiranto adalah menteri koordinator politik, hukum dan keamanan. Dalam diri beliau melekat seluruh kewenangan, kebijakan dan tanggung jawab terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional," kata Hasto.
