Surabaya, Gesuri.id – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur secara tegas melarang seluruh kader dan pengurus memasang banner atau baliho di pinggir jalan.
Sebagai gantinya, DPD PDI Perjuangan Jatim mewajibkan penggunaan media sosial sebagai sarana utama komunikasi politik dan pelaporan kegiatan partai.
Hal tersebut ditegaskan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, saat menyampaikan arahan dalam agenda konsolidasi internal partai di Surabaya, Minggu (23/8/2026).
Baca: Ini Resep Ganjar Pranowo Yang Selalu Fit dan Bugar
Said menilai, pemasangan banner di ruang publik selain merusak estetika kota juga berdampak buruk bagi lingkungan, terutama akibat pemakuan secara sembarangan di pohon-pohon tepi jalan.
"Kami memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan. Dalam waktu dekat, kami akan menerbitkan surat edaran ke seluruh DPC kabupaten/kota untuk melarang pemasangan banner di pinggir jalan dan lokasi yang tidak semestinya. Banner itu merusak pemandangan dan mencerminkan ketidakpedulian terhadap lingkungan," tegas Said.
Sebagai solusi ramah lingkungan dan adaptif terhadap perkembangan zaman, Said menginstruksikan seluruh tingkatan kepengurusan partai agar memaksimalkan pemanfaatan platform digital.
"Maka wajib hukumnya bagi setiap pengurus, mulai dari tingkat DPD, DPC, PAC, hingga ranting untuk memiliki dan mengelola media sosial. Melalui media sosial, setiap aktivitas partai akan terlihat transparan dan langsung terhubung dalam sistem pelaporan ke DPD," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Langkah ini menjadi bagian dari strategi evaluasi dan konsolidasi menyeluruh PDI Perjuangan Jatim untuk memenangkan Pemilu dan Pilkada 2029. Said menekankan bahwa kaderisasi yang kuat harus berbanding lurus dengan kerja nyata di lapangan dan keterbukaan informasi.
Guna mencapai target tersebut, Said juga menginstruksikan seluruh anggota DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota dari Fraksi PDIP untuk lebih aktif turun ke masyarakat.
"Semua harus bergotong royong. Anggota legislatif wajib turun saat reses dan menyerap aspirasi warga secara langsung. Tidak ada lagi alasan untuk tidak turun ke lapangan," pungkasnya.
