Jakarta, Gesuri.id - Adian Napitupulu kembali mendapat amanat dari rakyat untuk menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024. Mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, aktivis 1998 yang turut menjatuhkan rezim Soeharto ini sudah dipastikan berjuang di Senayan untuk periode kedua kalinya.
Adian tercatat mendapatkan 80.228 suara di Dapilnya. Hal itu akan menjadi modal bagi perjuangan Adian di parlemen lima tahun mendatang.
Selama lima tahun belakangan, melalui Komisi II dan VII DPR RI, Adian sudah berupaya menunjukkan dedikasinya dalam mendukung dan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi serta mengadvokasi hak-hak rakyat.
Selain di DPR RI mewakili PDI Perjuangan, pendiri Forum Kota (Forkot) itu juga berjuang melalui organisasi Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) serta Persatuan Aktivis Nasional 98 (PENA 98).
Ya, melalui Pospera dan PENA 98, Adian memang hingga kini masih terus mengawal reformasi dan demokrasi yang telah dia rintis bersama para aktivis 1998 lainnya 21 tahun silam. Dan mendukung Jokowi sejak Pilgub DKI Jakarta 2012, adalah salah satu wujud perjuangan Pospera dan PENA 98 dalam mengawal reformasi dan demokrasi.
Dedikasi serupa akan kembali dipersembahkan Adian dalam lima tahun ke depan. Di periode terakhir pemerintahan Presiden Jokowi ini, sebagai anggota DPR-RI, Adian sudah memiliki berbagai rencana politik.
Apa saja rencana itu?
Berikut cuplikan wawancara Gesuri dengan Adian.
Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, Anda sudah dipastikan kembali menjadi anggota DPR-RI. Apa saja rencana Anda nanti ketika duduk di kursi DPR-RI untuk periode kedua?
Pertama, bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat.
Kedua, memperjuangkan ideologi partai.
Ketiga, memastikan orang-orang di sekeliling Jokowi adalah orang yang baik dan benar. Sebab ini adalah periode terakhir pemerintahan beliau, jadi harus ada perubahan besar dan luar biasa yang menuju pada kebaikan di periode terakhir ini.
Perubahan besar dan luar biasa seperti apa yang Anda harapkan terjadi di periode terakhir pemerintahan Jokowi ini?
Antara lain menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi sejak era Orde Baru. Khan ada banyak kasus agraria warisan Orde Baru, seperti Tidar Kerinci Agung, Rancamaya, Badega, Cimacan dan banyak lagi.
Kebijakan Pemerintahan Jokowi di sektor agraria seperti sertifikasi menurut Anda belum bisa menuntaskan konflik agraria?
Sertifikasi itu mencegah konflik agraria, tapi belum menyelesaikan konflik yang pernah terjadi. Jadi sertifikasi itu lebih kepada membentengi hak-hak rakyat.
Selain itu, apalagi yang Anda harapkan untuk dikerjakan Pemerintahan Jokowi di periode terakhir ini?
Menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Banyak kasus yang masih belum terselesaikan seperti Penculikan, Moses Gatotkaca, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, kasus mahasiswa IBA Palembang dan sebagainya.
Dan kemudian juga mengembalikan aset-aset tambang dan migas ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Sudah ada informasi, Anda akan ditempatkan di Komisi berapa di DPR-RI nanti?
Belum ada informasi. Bisa di komisi yang sama dengan sekarang, bisa juga berbeda.
Anda sendiri ingin ditempatkan di Komisi berapa?
Saya serahkan sepenuhnya kepada partai.
Terkait gagasan re-generasi dalam kepemimpinan bangsa pada 2024, bagaimana pendapat Anda soal itu?
Ya, memang secara alamiah akan terjadi seperti itu. Tinggal bagaimana kemudian kita memperkuat diri kita untuk menyambut regenerasi bangsa itu.
