Ikuti Kami

Banjir Sultra, Pemprov Diminta Evaluasi Izin Eksploitasi SDA

Pemprov dan para Bupati harus segera memperbarui kerangka kebijakan pembangunan wilayah.

Banjir Sultra, Pemprov Diminta Evaluasi Izin Eksploitasi SDA
Ilustrasi. Puluhan Ribu Warga Korban Banjir di Sultra, Sulsel, Sulteng.

Jakarta, Gesuri.id - Kader PDI Perjuangan asal Sulawesi Tenggara (Sultra), Erwin Usman meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dan para Bupati untuk segera melakukan evaluasi total semua izin terkait eksploitasi sumber daya alam (SDA). 

Baca: Penolakan Warga Wawonii Terhadap Tambang Didukung Penuh

Erwin juga mengatakan, Pemprov dan para Bupati harus segera memperbarui kerangka kebijakan pembangunan wilayah yang dipimpinnya.

"Pembaharuan kerangka kebijakan pembangunan wilayah itu bisa dilakukan dengan mengintegrasikan sejak awal faktor atau indikator kemampuan alam dan keselamatan rakyat sebagai prasayarat utama," kata Erwin, sebagaimana ditulis di akun Facebooknya, Selasa (11/6). 

Hal itu dikatakan Erwin terkait bencana banjir yang merendam 7 dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Utara menjadi wilayah yang paling parah terdampak banjir.

Akibat terjangan banjir itu, beberapa jembatan penghubung, baik antarkabupaten/kota maupun antarprovinsi, putus. Beberapa jembatan yang putus itu adalah Jembatan Asera di Konawe Utara yang menghubungkan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah serta Jembatan Ameroro di Kabupaten Konawe, yang merupakan jalur antar-kabupaten/kota.

Baca: Polisi dan Pemda Buton Diminta Cegah Meluasnya Bentrokan

Bencana banjir  ini telah ditetapkan sebagai bencana provinsi. Sebab, bencana ini berdampak pada banyak kabupaten/kota di Sultra. 

Erwin pun mendoakan para korban bencana banjir ini. 

"Semoga para korban diberi ketabahan dan kekuatan," ujar Erwin, yang juga Ketua DPP Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Bidang ESDM dan LH ini.

Quote