Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Budi Sulistyono, mengingatkan kondisi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merupakan peringatan serius bagi perekonomian nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi Sulistyono usai menghadiri acara pelantikan PAC PDI Perjuangan Kota Madiun, dikutip Selasa (19/5/2026).
“Ini warning ketika kepercayaan dunia global terhadap Indonesia, terhadap rupiah itu memang melemah,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Kanang itu menilai, melemahnya rupiah tidak bisa dianggap persoalan ringan karena dampaknya akan dirasakan hingga ke masyarakat di tingkat desa.
Menurutnya, meskipun masyarakat tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar Amerika Serikat, fluktuasi kurs tetap memengaruhi harga kebutuhan sehari-hari dan biaya produksi.
“Kita ini masih beli minyak, bikin pupuk, bikin plastik, semua dari bahan-bahan impor. Banyak material yang ditransaksikan menggunakan dolar. Itu yang harus dimengerti semua,” terangnya.
Mantan Bupati Ngawi tersebut menjelaskan bahwa ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor membuat perekonomian domestik sangat rentan terhadap pelemahan rupiah. Kenaikan nilai dolar, kata dia, secara otomatis akan meningkatkan biaya produksi berbagai sektor industri.
Menurut Kanang, kondisi tersebut pada akhirnya akan berdampak pada harga barang dan kebutuhan pokok di masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak menganggap persoalan kurs hanya sebagai isu yang jauh dari kehidupan rakyat kecil.
“Kalau terus-terus begini ya bahaya untuk negeri ini. Kecuali kita punya cadangan ekspor yang luar biasa sehingga ekspor bisa menghimpun devisa. Tapi sekarang dunia industri menurun, ekspor menurun, yang muncul malah impor,” jelasnya.
Selain menyoroti persoalan nilai tukar rupiah, Kanang juga menyinggung pentingnya efisiensi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, ia mengaku selama ini terus mendorong penyederhanaan struktur perusahaan pelat merah agar lebih efisien dan produktif.
“Saya di Komisi VI selalu mendorong efisiensi. Katakanlah ada 1.000 BUMN dan anak perusahaan, idealnya cukup 200 sampai 300. Harus ada merger supaya efisiensi muncul,” ujarnya.
Ia menilai, jumlah BUMN dan anak perusahaan yang terlalu banyak justru berpotensi membebani keuangan negara dan menimbulkan pemborosan di sektor manajerial. Menurutnya, penggabungan sejumlah perusahaan dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha negara.
“Tempo hari saya sampaikan tentang Bukit Asam, ada tujuh komisaris dan enam direksi. Itu enggak efisien,” tegasnya.
Kanang juga menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyebut masyarakat desa tidak terdampak langsung oleh fluktuasi dolar. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5/2026), dengan mengatakan bahwa “Rakyat di desa enggak pakai dolar kok.”
Menurut Kanang, pernyataan tersebut memang tidak sepenuhnya keliru. Namun, ia menilai dampak ekonomi dari pelemahan rupiah tetap harus diperhitungkan secara menyeluruh karena pada akhirnya akan dirasakan masyarakat bawah melalui kenaikan harga barang.
“Memang benar, artinya enggak salah. Tapi dampaknya itu enggak dihitung,” katanya.
Ia kemudian mengibaratkan kondisi tersebut seperti seseorang yang hanya diberi obat pereda tanpa menyelesaikan akar penyakit yang sebenarnya. Menurutnya, pemerintah perlu fokus mencari solusi mendasar untuk memperkuat ekonomi nasional, meningkatkan ekspor, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.
“Orang sakit perut terus cuma dikasih remason saja. ‘Ah kamu kan enggak pakai dolar.’ Tapi barang-barang naik. Itu ibaratnya enggak diobati,” tandasnya.
Diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami tekanan. Hingga saat ini, kurs dolar disebut telah menembus angka Rp17.602 per dolar AS.
