Jakarta, Gesuri.id — Komisi XII DPR RI menaruh perhatian serius terhadap potensi hilangnya penerimaan negara akibat penurunan target produksi batu bara pada tahun 2026.
Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, mengingatkan bahwa pengurangan volume produksi harus dihitung secara cermat agar tidak menggerus kontribusi sektor pertambangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut disampaikan Yulian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Ia menyoroti adanya selisih target produksi batu bara yang merosot sekitar 190 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Yulian, penurunan produksi yang dikalikan dengan asumsi harga acuan batu bara akan menghasilkan angka kehilangan pendapatan yang sangat signifikan.
"Kalau kita hitung dari sisi royalti dan pajak penghasilan, potensinya bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Ini tentu harus dijelaskan secara rinci agar kita memahami dampaknya terhadap penerimaan negara," ujar Yulian.
Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini memaparkan kalkulasi struktural terkait dampak penurunan target tersebut:
-:Potensi Kehilangan Royalti: Diperkirakan mencapai Rp19,4 triliun.
- Potensi Berkurangnya PPh: Diperkirakan berada di kisaran Rp20,9 triliun.
- Total Estimasi: Berkurangnya penerimaan negara secara keseluruhan bisa melampaui Rp40 triliun.
"Ini angka yang tidak kecil dan perlu menjadi perhatian bersama," tegasnya.
Desakan Transparansi Data Minerba
Yulian menekankan bahwa sektor pertambangan, khususnya komoditas batu bara, selama ini menjadi salah satu penopang utama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang berdampak pada penurunan produksi wajib didasarkan pada analisis akurat serta mempertimbangkan implikasi fiskalnya.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo yang Jarang
Ia mendesak Direktorat Jenderal Minerba untuk menyampaikan data produksi dan ekspor secara lebih terperinci. Langkah ini penting agar DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sekaligus menjaga transparansi bagi seluruh pemangku kepentingan.
"Kalau ada perubahan target produksi, DPR perlu mengetahui dasar perhitungannya dan bagaimana dampaknya terhadap penerimaan negara. Dengan begitu, kita bisa memastikan kebijakan yang diambil tetap menjaga kepentingan nasional," pungkasnya.
Ke depan, Komisi XII berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan di sektor minerba agar tetap selaras dengan program hilirisasi tanpa mengorbankan optimalisasi pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional.
