Malang, Gesuri.id - Anggota DPR RI Komisi XI Andreas Eddy Susetyo yang hadir di acara Lokasabha IX memberikan kritik terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang khususnya dan pemerintahan di Malang Raya umumnya.
Baca: Agustina Siap Perjuangkan Dana Alokasi Khusus Pertanian
Kritikan tersebut mengenai peruntukan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah setiap tahunnya yang hanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur fisik.
Padahal, menurut Andreas, DAK bisa dipergunakan juga untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan pembinaan umat beragama.
"Jadi, DAK tidak hanya untuk pembangunan fisik. DAK ke Malang ini setiap tahun meningkat dan saya mengetahuinya jelas karena saya dan rekan di DPR mengawalnya," kata Andreas dalam sambutan acara Lokasabha IX di gedung DPRD Kabupaten Malang, Minggu (16/12).
Pernyataan Andreas tersebut dipicu masih minimnya alokasi anggaran untuk pembinaan umat beragama setiap tahun dari Pemkab Malang. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Malang Sutomo Adiwijoyo.
Sutomo menyampaikan harapan besarnya bahwa umat Hindu bisa juga diayomi atau diopeni secara maksimal oleh Pemkab Malang. "Sehingga hak-hak juga bisa diterima secara maksimal," ujarnya.
Dengan konteks tersebut, Andreas menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan pembinaan umat beragama bisa juga dianggarkan melalui DAK. "Tinggal persetujuan dari pimpinan daerahnya masing-masing. Hal ini sudah dilakukan di daerah-daerah lainnya," ujarnya.
Melalui kegiatan pembinaan umat beragama, akan dilahirkan karakter-karakter inklusif, toleran, dan aktif dalam ikut serta mewujudkan pembangunan. Karakter itulah yang dibutuhkan pemerintah dalam menghadapi berbagai godaan untuk saling meruntuhkan dan meniadakan satu sama lainnya.
Fungsi inilah yang oleh pemerintah pada tahun 2019 dijadikan prioritas pembangunan melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang mampu melahirkan generasi unggul dengan karakter dan jati diri yang sesuai dengan Indonesia.
Baca: Bupati Idza: Penggunaan DAK Pendidikan Harus Sesuai Aturan
"Di ruang inilah agama berperan sangat penting. Agama yang membentuk karakter dan jati diri masyarakat Indonesia. Maka, seyogianya pemda ikut serta juga dalam menumbuhkuatkan hal tersebut. Jangan sampai mau ada kegiatan keagamaan, panitianya bingung karena tidak memiliki dana atau tidak ada bantuan dari pemerintah," ujar Andreas.
Alokasi anggaran untuk umat beragama tentunya perlu untuk terus ditingkatkan dalam mewujudkan revolusi mental yang didengung-dengungkan. Revolusi mental tidak akan terwujud maksimal apabila pembinaan umat beragama tidak berjalan. Karenanl itu, Pemkab Malang saatnya untuk juga melakukan analisis kebutuhan pembangunan yang tidak hanya terjebak pada infrastruktur fisik.
