Jakarta, Gesuri.id — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menerjunkan tim tanggap darurat guna membantu masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sekitarnya.
Penugasan tersebut disampaikan langsung oleh anggota DPR RI Dapil NTT I dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira. Pihaknya menginstruksikan pengurus daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten untuk bergerak cepat menyalurkan bantuan.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
“DPP PDI Perjuangan sudah menugaskan DPD PDI Perjuangan NTT untuk mengirimkan tim ke Flores, khususnya ke wilayah Mbay, Nagekeo, yang berada paling dekat dengan pusat gempa. Bantuan tanggap darurat juga sudah mulai dikirimkan melalui DPC,” ujar Andreas saat dihubungi, Sabtu (15/8).
Anggota Komisi XIII DPR RI ini mengungkapkan bahwa dirinya mulai menerima informasi mengenai guncangan hebat tersebut sejak pagi hari. Gempa berkedalaman dangkal di laut itu mengejutkan warga di seluruh pelosok Pulau Flores.
“Sejak pukul 06.00 WIB, sudah banyak telepon masuk memberikan kabar gempa. Pusat gempa berada di laut, sekitar 27 kilometer dari Kota Mbay. Guncangannya sangat mengejutkan sehingga masyarakat berhamburan mengungsi ke area perbukitan yang lebih tinggi,” jelasnya.
Selain di Nagekeo, guncangan kuat juga dirasakan di sejumlah kota lain seperti Maumere, Labuan Bajo, hingga Ruteng di Manggarai. Gempa tersebut berakibat pada bergetarnya rumah warga, fasilitas perkantoran, dermaga, kampus, hingga rumah ibadah.
Hingga saat ini, banyak warga di kawasan Mbay dan sekitarnya yang masih mengalami trauma dan memilih bertahan di luar rumah karena khawatir akan adanya gempa susulan.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Merespons kondisi tersebut, Andreas meminta pengurus partai di daerah bersama pemerintah daerah (pemda) setempat untuk segera mendata kebutuhan darurat warga dan kerusakan fasilitas publik.
“Kami sudah meminta DPC untuk memverifikasi data kebutuhan tanggap darurat di lapangan. Pemda juga harus segera mengirimkan data kerusakan fisik ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar penanganan dari pemerintah pusat bisa cepat turun dan aktivitas masyarakat bisa segera kembali normal,” tegas Andreas.
