Jakarta, Gesuri.id - Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik yang juga Politisi PDI Perjuangan, Stefanus Asat Gusma mengatakan secara institusional, Pemuda Katolik adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang memiliki kader dari berbagai latar dan kalangan etnis yang tersebar di semua wilayah NKRI dari tingkat Pusat hingga ke lingkup desa.
Baca: Megawati Akui Ini Alasan Gabung ke PDI di Era Orba
Pemuda Katolik dalam gerakan organisasinya bernapaskan doktrin dan ajaran Gereja Katolik, tetapi secara praktek, ia tetap bergerak dalam rel ideologi Pancasila dan konstitusi negara.
Berkaca dari semangat ini, lanjutnya, kedepannya para kader Pemuda Katolik harus menjadi kader-kader Katolik intelektual yang berpikir dan bertindak inklusif sebagai konsekuensi logis dari kiprah dan tanggung jawab kelompok awam.
"Terlebih harus disadari penuh bahwa Katolik adalah bagian dari struktur kebangsaan yang ada di Indonesia," ungkapnya dalam Pelantikan Pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2021-2024 yang mengambil tema, “Akselerasi Gerakan Pemuda Katolik Memasuki Tahun Toleransi dan Tantangan Pemulihan Ekonomi Nasional”, Senin (10/1).
Menurut Gusma, sebagai anak bangsa, Pemuda Katolik berkomitmen untuk terlibat dalam merancang dan menjalankan program-program internal organisasi dan mendukung program-program pemerintah, khususnya yang tercantum dalam Prolegnas Prioritas Pemerintah tahun 2022.
Gusma menyebutkan, ada beberapa point-point akselerasi yang menjadi konsen utama dari Pemuda Katolik, di antaranya:
Pertama, Tahun Toleransi- diharapkan Pemuda Katolik berani memperkuat muatan moderasi beragama dengan memajukan kehidupan umat beragama yang diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, serta menebarkan keadilan dan kasih saying. Menjunjung tinggi keadaban mulia dengan menjadikan pokok ajaran agama sebagai pandangan hidup dengan tetap berpijak pada jati diri bangsa.
Selanjutnya menghormati harkat dan martabat manusia dengan mengutamakan sikap memanusiakan manusia.
Kedua, mendukung Penyatuan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Elemen-elemen OKP, sebagai garda terdepan bangsa, perlu bersatu mengawal NKRI. Kalau ada perbedaan, sifatnya dialektis, jangan sampai meniadakan satu dengan yang lain atau menyerang kelompok yang lain. Sebab bila terpecah akan sulit menyatukan pandangan.
Ketiga, Pemilu Serentak. Pemuda Katolik selain menjadi wadah pengkaderan harus mampu bertransformasi menjadi perahu konsolidasi kader Katolik melalui dua gerakan strategis yakni, pembangunan dan penguatan etalase politik Katolik dan etalase politik konsolidasi. Upaya pembangunan dan penguatan etalase politik Katolik akan menyasar wilayah-wilayah basis kader Katolik yang secara politik memiliki kekuatan cukup.
Modal dasar ini membutuhkan manajemen dan konsolidasi yang rapi untuk menjaga ritme pengkaderan hingga penyaluran kader dari level terbawah hinggapusat. Sementara itu, dukungan kepada kader-kader di wilayah-wilayah non basis akan menjadi konsentrasi program penguatan etalase politik konsolidasi.
Keempat, Isu Papua. Untuk mendorong akselerasi organisasi, struktur resmi organiasi akan didorong dengan metode kerja yang lebih terukur dalam beberapa unit kerja. Salah satu unit kerjanya adalah Gugus Tugas Isu Kebangsaan, HAM dan Papua.
Kejar-kejaran infrastruktur di Papua sudah berlangsung lama tetapi tetap meninggalkan blueprint pembangunan manusia dan kesejahteraan yang belum jelas.
Pola pendekatan yang digunakan nyaris sama disetiap periode kekuasaan, dan hingga hari ini menyisakan kasus kekerasan yang berulang, dan kesejahteraan yang belum merata.
Gerakan pemberdayaan generasi muda Papua perlu digenjot sebagai upaya bersama penguatan kapasitas orang muda di Papua selaku lokomotif perbaikan persepsi, baik terhadap maupun dari masyarakat Papua, sebagai bagian dari komunitas Nusantara.
Baca: Hasto Sebut 6 Nama Berpotensi Gantikan Anies Baswedan
Kelima, Pemerintah dan DPR telah menyepakati Prolegnas RUU perubahan Ketiga Thaun 2020-2024 sebanyak 40 RUU. Pemuda Katolik memastikan diri mendukung setiap kebijakan pemerintah untuk mengawal RUU prioritas yang diusulkan pemerintah seperti RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Keenam, program internal yaitu Distribusi kader. Potensi kader yang tersebar dan belum terkonsolidasi sebagai satu kesatuan untuk bergerak secara kolektif. Maka target paling utama adalah adanya database kader sesuai potensi dan kompetensi. Pola dan sistem distribusi yang paten dan bergerak secara sehat. Hubungan strategis dengan institusi dan Lembaga mitra resmi maupun swasta.
Agenda pelantikan itu dihadiri juga Menteri BUMN Erick Thohir, Kardinal Ignatius Suharyo, tokoh nasional Maruarar Sirait, Ekonom Rizal Ramli, Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Niam Sholeh, Plt Dirjen Bimas Katolik Albertus Magnus Adiyarto Sumardjono, Komisi Disabilitas Kikin Tarigan, anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, Anggota Dewan Rakyat RI, Ketua Ormas dari ISKA, WKRI, PMKRI, dan lainnya.
Kontributor: Yogen Sogen
