Ikuti Kami

95% BB Obat Impor, Sederhanakan Regulasi Industri Farmasi 

Jokowi: Ini sudah enggak boleh lagi dibiarkan berlama-lama.

95% BB Obat Impor, Sederhanakan Regulasi Industri Farmasi 
Presiden Jokowi tersenyum saat mendengarkan laporan Menkes dr. Terawan Agus Putranto, sebelum Ratas tentang Program Kesehatan Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11) sore. (Foto: JAY/Humas)

Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo (jokowi) meminta agar keruwetan regulasi yang menjadi kendala di industri farmasi dan alat-alat kesehatan dipangkas sebanyak-banyaknya, disederhanakan. 

Sehingga industri farmasi bisa tumbuh dan masyarakat bisa membeli obat dengan harga yang lebih murah. 

Baca: Imam Minta Industri Farmasi Tak Tergantung Bahan Impor

“Laporan yang saya terima, 95% bahan baku obat masih tergantung pada impor. Ini sudah enggak boleh lagi dibiarkan berlama-lama,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Program Kesehatan Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11) sore. 

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta diperbesar skema insentif bagi riset-riset yang menghasilkan temuan obat maupun alat kesehatan terbaru dengan harga yang kompetitif dibandingkan produk-produk impor. 

“Tolong ini juga digarisbawahi. Dan selanjutnya hasil riset itu disambungkan dengan industri penghasil alat kesehatan di dalam negeri,” pungkas Presiden. 

Baca: DPR Dukung Komitmen Bali Kembangkan Tanaman Obat Tradisional

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Desa, PDT, dan Trasmigrasi Abdul Halim Iskandar, Mensos Juliari Batubara, Menkominfo Johny G. Plate, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Mendag Agus Suparmanto, Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmavati, dan Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro.

Quote