Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus menilai lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana, daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan.
Itu dikatakannya menanggapi pernyataan Partai Golkar yang mempertanyakan apa yang diseimbangkan oleh PDI Perjuangan di luar pemerintahan.
"PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan—seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," ujar Deddy dalam keterangannya diterima Gesuri, Sabtu (20/6/2026).
Menurut Deddy, ia memahami betul berada dalam pemerintahan sangat menguntungkan partai politik karena memiliki akses kekuasaan. Namun, lanjutnya, justru karena itulah ia heran mengapa ada pihak yang bersikap nyinyir terhadap partai yang memilih tidak masuk dan tidak menikmati kemewahan kekuasaan.
"Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan," ungkapnya.
Sementara itu, terkait pertanyaan 'apa yang perlu diseimbangkan', Deddy menegaskan jawabannya cukup jelas yaitu fungsi checks and balances oleh DPR terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan.
Dalam kondisi mayoritas kursi, ujarnya, dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda.
"Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?" sambungnya.
Lebih lanjut Deddy menjelaskan yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda.
Ia mencontohkan jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi. "Coba cek apakah partai-partai yang memiliki menteri di kabinet berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka atau pemerintahan secara umum?" jelasnya.
Deddy juga menambahkan selaku anggota DPR sering menerima curhat dari sesama anggota dewan tentang betapa sulitnya mereka berbicara dengan leluasa karena posisi di dalam pemerintahan atau takut mendapat telepon dari sana-sini.
Untuk itu, ia heran mengapa partai lain terkesan tidak ikhlas jika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan.
"Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok. Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri," tandasnya.
