Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi ll DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid yang meminta PDI Perjuangan bersikap tegas dalam menentukan posisi politiknya.
Deddy menegaskan sikap dan posisi politik PDI Perjuangan merupakan keputusan organisasi yang ditetapkan melalui mekanisme internal partai dan tidak perlu diintervensi oleh pihak luar.
“Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada mengurusi orang lain. Sikap dan posisi PDI Perjuangan merupakan keputusan organisasi melalui kongres, rakernas, dan institusi ketua umum sebagai pemegang mandat prerogatif. Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia (Jazilul) siapa?” kata Deddy, dikutip Sabtu (20/6/2026).
Pernyataan Deddy disampaikan sebagai respons atas komentar Jazilul Fawaid yang muncul setelah kader PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, diduga ikut berpartisipasi dalam aksi demonstrasi mahasiswa pekan lalu. Menurut Deddy, komentar tersebut tidak berdasar karena posisi politik partainya telah ditetapkan secara jelas melalui mekanisme organisasi.
Selain itu, Deddy juga menyarankan Jazilul untuk memperdalam pemahaman mengenai sistem pemerintahan, khususnya terkait perbedaan antara sistem parlementer dan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
“Sementara Indonesia menganut sistem presidensial dengan basis ideologi yang relatif sama, yaitu Pancasila. Perbedaan yang ada lebih pada kebijakan-kebijakan turunannya,” ujarnya.
Deddy menjelaskan bahwa dalam sistem parlementer, oposisi merupakan bagian formal dari sistem politik yang biasanya terbentuk dari dua blok politik dengan perbedaan ideologi yang tegas. Partai yang kalah dalam pemilu akan menjalankan fungsi oposisi, termasuk membentuk kabinet bayangan untuk mengawasi pemerintahan.
Sebaliknya, menurut Deddy, Indonesia menganut sistem presidensial yang tidak mengenal oposisi formal seperti dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidensial, fungsi pengawasan terhadap pemerintah dilakukan melalui mekanisme checks and balances yang dijalankan DPR.
Ia juga mencontohkan Amerika Serikat sebagai negara dengan sistem presidensial yang tidak mengenal terminologi oposisi formal sebagaimana diterapkan di negara-negara dengan sistem parlementer seperti Inggris.
“Apakah Jazilul paham urusan ini atau tidak? Kalau paham, mestinya dia tidak berbicara seperti itu,” tegasnya.
Deddy menegaskan bahwa posisi PDI Perjuangan selama ini sudah sangat jelas, yakni berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang terhadap kekuasaan. Menurutnya, peran tersebut menjadi penting karena mayoritas kursi di DPR saat ini ditempati partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah.
“Kenapa perlu menjadi penyeimbang? Karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa lagi urusan ini bagi dia?” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Deddy mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan di balik komentar Jazilul. Ia menilai ada beberapa kemungkinan yang melatarbelakangi pernyataan tersebut, mulai dari kurang memahami persoalan hingga adanya kepentingan politik tertentu.
“Saya tidak tahu maksud pernyataan dia, apakah karena tidak paham, ingin mengadu domba dengan pemerintah, atau karena galau sebab tidak maksimal sebagai partai maupun fraksi di DPR,” pungkasnya.
