Jakarta, Gesur.id - Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu kembali mengkritik kebijak Menteri BUMN Erick Thohir. Adian menyebut salah kaprah jika proses seleksi posisi direksi dan komisaris BUMN tak dibuka secara transparan.
Anggota DPR RI ini menganggap, seleksi petinggi perusahaan negara hasruslah diketahui publik.
"Ada talent pool tapi rakyat tidak tahu siapa orang nya, bagaimana kerjanya dan kenapa masyarakat umum tidak bisa ikut melamar secara terbuka? Apa yang di tutupi? Apa yang dirahasiakan? Apa yang disembunyikan? Kenapa harus tertutup jika bisa terbuka," ucap Adian dalam keterangannya, Minggu (26/7).
Baca: Adian Napitupulu, 'Petarung' Pengawal Kebijakan Jokowi
Lebih lanjut Adian mengungkapkan, perusahaan negara haruslah dikelola secara transparan karena menyangkut uang rakyat di dalamnya.
Termasuk keterbukaan dalam rekrutmen direksi dan komisaris BUMN.
"BUMN itu bukan Badan Intelijen Negara (BIN) selayaknya CIA atau M16 yang proses rekrutmennya dirahasiakan. Berhentilah bermain main seolah BUMN itu film mission impossible," ucap dia.
Dia tak mempersoalkan siapa saja yang dipilih menjadi petinggi di perusahaan pelat merah, meskipun kandidatnya berasal dari partai politik atau relawan Pilpres. Asalkan, kata dia, proses seleksinya bisa diketahui publik.
Rakyat berhak tahu, relawan pendukung Jokowi juga perlu tahu, bahkan mungkin partai pendukung Jokowi juga perlu tahu berapa orang dari 6.200 orang itu yang tidak setuju dengan ide dan tujuan Jokowi, membenci Jokowi tapi menikmati buah keringat mereka yang jungkir balik memenangkan Jokowi," ungkap dia.
Menurut dia, semestinya pejabat BUMN dipilih dari mereka yang mendukung pemerintah. Ini karena agar kebijakan pemerintah bisa dieksekusi sampai ke bawah.
Baca: Kepada Adian Napitupulu, Ini Pesan Penting Ahok
"Lebih jauh lagi apa mungkin mereka yang tidak setuju dengan ide dan tujuan Jokowi mau berjuang di BUMN induk, anak dan cucu untuk memastikan ide, program dan tujuan Jokowi tercapai? Lalu dari 6.200 bagaimana kalau ada yang anti terhadap negara ini? Kalau ada berapa banyak dan di mana?" tambah Adian.
Soal perubahan logo Kementerian BUMN yang diusung Menteri BUMN Erick Thohir, juga tak luput dari kritik Adian. Alasannya, kata dia, pergantian logo BUMN bukan perkara yang mendesak saat ini.
"Setahu saya logo tidak menyelesaikan virus, tidak bisa membuat orang menjadi kenyang dan tidak akan mampu mencegah phk massal," ungkap mantan aktivis 1998 ini.
