Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional Nomor 26/DIKTI/KEP/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus harus dicabut.
Agustina menegaskan, pimpinan Komisi X akan mengejar Dirjen Dikti untuk segera mencabut SK itu.
Baca: Gung Tri Berbagi Kiat Atasi Radikalisme di Kampus
Hal itu dikatakan Agustina dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X dengan organisasi mahasiswa dan pemuda seperti HMI, GMKI, PMKRI, PMII, GP ANSOR, serta Pemuda Muhammadiyah di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).
“Entah bagaimana caranya, yang pasti SK ini harus dicabut oleh Dirjen. Karena SK ini merupakan hasil Rapat Kerja Nasional, apakah perlu Rapat Kerja lagi untuk mencabut ini, atau cukup mencabut saja, kita akan kejar Dirjen untuk segera diselesaikan ,” kata Agustina.
Agustina pun menegaskan , pemuda bukanlah ancaman bagi Negara, termasuk Komisi X DPR. Komitmen Komisi X untuk membangun bangsa bersifat berkelanjutan.
Karena itu , Agustina sadar betul bahwa suatu hari generasinya akan tidak ada. Dan kalau generasinya tidak ada, lanjut Agustina, yang menjaga Indonesia nantinya sudah pasti pemuda.
“Hal itu kita sadari, dan diikuti oleh keputusan-keputusan untuk memberi ruang bagi pemuda agar menjadi lebih baik,” kata Agustina, yang merupakan politisi PDI Perjuangan ini.
Baca: PDI Perjuangan Dukung Kelompok Cipayung Tangkal Radikalisme
Seperti diketahui, SK Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional Nomor 26/DIKTI/KEP/2002 itu telah membuat organisasi-organisasi ekstra kampus seperti HMI, GMNI, GMKI, PMKRI dan PMII sulit bergerak di kampus.
Sebaliknya, kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi lain diluar Pancasila merajalela di kampus beberapa tahun terakhir.
