Ikuti Kami

Akurasi Data Bansos Tahap II Jadi Sorotan, Matindas Tekankan Pemerintah Minimalkan Salah Sasaran

Matindas J Rumambi juga menyoroti data tahun sebelumnya, yang menunjukkan hampir 45 %  penerima bansos diduga tidak tepat sasaran.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Matindas J Rumambi.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Matindas J Rumambi, menekankan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap II tahun 2026. 

Menurutnya, percepatan pencairan bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), harus tetap mengutamakan validasi data agar tidak terjadi salah sasaran.

“Percepatan pencairan penting untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi validasi data harus menjadi prioritas utama. Kami tidak ingin masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewat karena lemahnya akurasi data,” tegas Matindas di Jakarta.

Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo

Berdasarkan data dikutip dari Kompas.com, penyaluran bansos tahap II dimulai sejak pertengahan April hingga awal Mei 2026, meliputi PKH, BPNT, Program Indonesia Pintar (PIP), dan bantuan pangan beras 10 kilogram. 

Namun, sebanyak 11.014 penerima manfaat dicoret dari daftar karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria atau masuk kategori ekonomi menengah (desil 5–10).

Karena hal itu, Matindas J Rumambi juga menyoroti data tahun sebelumnya, yang menunjukkan hampir 45 %  penerima bansos diduga tidak tepat sasaran.

Sebagai langkah konkret, ia mendorong pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik bagi pemerintah daerah untuk pembenahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala.

Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo

“Pemutakhiran data jangan hanya dilakukan di tingkat pusat. Pemerintah daerah harus proaktif dan mendapat dukungan anggaran cukup untuk memverifikasi data masyarakatnya sendiri. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci agar bantuan ini benar-benar menjadi jaring pengaman sosial,” tambah Matindas.

Selain akurasi data, Matindas juga mengingatkan pentingnya mitigasi risiko dalam penyaluran bansos di daerah rawan bencana.

Ia juga menekankan agar bansos tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga diiringi dengan program pemberdayaan agar masyarakat dapat keluar dari jerat kemiskinan secara mandiri.

Quote