Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan Kementerian Pertanian (Kementan) harus memetakan kebutuhan beras, jagung, dan gula secara komprehensif, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun persediaan (stok) jangka pendek, menengah, dan panjang.
Pemetaan ini dinilai krusial agar target swasembada pangan dan penghentian impor pada 2026 dapat diukur secara realistis.
“Kita tak usah berpikir ekspor dulu. Biaya produksi produk pertanian kita masih sangat tinggi. Ayok diukur konsumsi dan stok sekaligus kebutuhan lahannya, agar target swasembada di tahun 2026 ini bisa kita wujudkan bersama,” tegas Ketua Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, dikutip Jumat (6/2).
Penegasan tersebut disampaikan Alex saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda penjelasan mengenai alih fungsi lahan pada sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.
Alex mengingatkan pentingnya pemetaan kebutuhan swasembada dan lahan, mengingat semakin amburadulnya peruntukan lahan di Indonesia dalam satu dekade terakhir, khususnya di wilayah yang selama ini menjadi lumbung pangan nasional.
“Jawa dan Bali ini terkenal dengan lahannya yang cocok untuk sawah. Tapi persoalannya, industri dibangun di Jawa, jalan tol terpusat di Jawa bahkan di satu pulau Jawa ini saja, bandara entah sudah berapa banyaknya,” tegas Alex yang juga Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat.
Dalam kesempatan itu, Alex juga mewanti-wanti jajaran Kementan agar benar-benar selektif dalam memilih lahan produktif, sehingga pemanfaatan lahan pertanian dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
“Jika kita paksakan terus untuk membuka areal pertanian dengan cara alih fungsi lahan. Itu sama dengan menjadikan petani kita tetap miskin. Karena, lahan yang digunakannya tidak cocok untuk bertanam padi,” terang Alex.
Oleh karena itu, Alex menekankan perluasan lahan pertanian harus dilakukan secara efektif dan terukur. Dengan pendekatan tersebut, peluang terjadinya alih fungsi lahan dengan alasan apa pun diharapkan tidak lagi terjadi.
RDP tersebut turut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Suharto, serta menghadirkan Pejabat Eselon I Teknis dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
