Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, mengingatkan potensi penyelewengan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menekankan pentingnya pengawasan ketat dan pemerataan berbasis kebutuhan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Instruksinya dari PDI Perjuangan jelas, tujuannya bagus untuk memperbaiki gizi generasi penerus bangsa kita. Tapi yang perlu kita lihat dan awasi adalah implementasinya di lapangan sesuai atau tidak," ujarnya, dikutip Senin (30/3/2026).
Menurutnya, berbagai masukan dari masyarakat menunjukkan masih adanya persoalan dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga perlu menjadi perhatian serius mengingat anggaran MBG tergolong besar dan menyasar langsung kebutuhan dasar anak-anak sekolah.
"Banyak laporan dari masyarakat. Teman-teman juga pasti tahu kondisi di lapangan seperti apa. Nah ini yang harus kita cek betul, apakah pelaksanaannya sudah sesuai atau belum," ucapnya.
Ia juga menyoroti keterkaitan program MBG dengan upaya penanganan stunting, terutama terkait ketepatan sasaran intervensi gizi pada fase penting 1.000 hari pertama kehidupan.
"Kalau untuk penanganan stunting, benar enggak sasarannya? Karena stunting itu kan di 1.000 hari pertama. Sementara anak SD, SMP, SMA juga perlu asupan bergizi, jadi jangan sampai ada penyimpangan," tegasnya.
Ananda menilai kualitas makanan yang diberikan kepada siswa harus sesuai standar, baik dari sisi gizi maupun porsi. Ia mengungkapkan masih ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan.
"Jangan sampai di atas kertas menunya sudah bagus, misalnya ikan sekian gram, tapi yang diterima anak-anak tidak sesuai. Itu tentu merugikan dan harus jadi perhatian," ujar Ananda.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan dalam pelaksanaan program, mengingat kondisi tiap daerah berbeda-beda.
"Menurut saya tergantung wilayah. Kalau di suatu daerah anak-anaknya sudah cukup gizinya, mungkin tidak perlu terlalu difokuskan di sana. Tapi di daerah yang masih banyak kekurangan gizi, itu yang harus diprioritaskan," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam kebijakan publik bukan berarti pembagian merata, melainkan distribusi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
"Adil itu bukan berarti semua dapat sama. Tapi sesuai kebutuhan. Itu yang penting, pemerataan," ucapnya.
Terkait perbandingan antara program makan gratis dan pendidikan gratis, Ananda menilai keduanya memiliki peran penting dan harus berjalan beriringan.
"Pendidikan gratis penting untuk membuka akses. Makan bergizi juga penting supaya anak-anak bisa belajar dengan baik. Jadi dua-duanya penting, tinggal bagaimana pengaturannya," sebutnya.
Dalam pelaksanaan MBG, ia juga menyinggung potensi permainan dalam pengadaan maupun distribusi, termasuk pada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), sehingga diperlukan profesionalisme dan transparansi dari semua pihak.
"Memang harus diawasi. Jangan sampai ada yang bermain, apalagi anggarannya besar. Semua harus sesuai standar, jangan dikurangi kualitas atau porsinya," tegasnya.
Meski DPRD belum secara resmi dilibatkan dalam sistem pengawasan, Ananda mengaku telah melakukan pemantauan langsung di lapangan secara mandiri dan menemukan hasil yang beragam.
"Saya sudah beberapa kali turun. Ada yang bagus, saya akui. Bahkan ada anak-anak yang sudah cocok dengan menunya. Tapi ada juga yang masih kurang, jadi memang bervariasi," ungkapnya.
Ia menilai ke depan perlu ada mekanisme yang jelas agar keterlibatan DPRD dalam pengawasan semakin optimal.
"Harus ada mekanisme yang jelas, supaya pengawasan bisa maksimal. Karena ini program besar dan menyangkut masa depan anak-anak kita," ujarnya.
Ananda berharap program MBG dapat berjalan sesuai tujuan awal tanpa adanya penyimpangan.
"Yang terpenting jangan sampai diselewengkan. Anggarannya besar, jadi manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat," pungkasnya.
