Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi ll DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, merespons pernyataan Prabowo Subianto terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menegaskan kritik publik tidak boleh dimaknai sebagai upaya menggagalkan program pemerintah. Ia menilai selama negara mampu dan perbaikan terus dilakukan, program tersebut tetap layak dilanjutkan.
“Selama negara mampu dan perbaikan terus dilakukan, program tersebut layak dilanjutkan,” kata Deddy, dikutip Minggu (3/5/2026).
Deddy menekankan bahwa kritik yang muncul di ruang publik justru merupakan bagian penting dari proses penyempurnaan kebijakan. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak membangun narasi yang memposisikan kritik sebagai bentuk penolakan atau ketakutan atas keberhasilan program.
Menurutnya, dalam tata kelola kebijakan publik, kritik merupakan mekanisme koreksi agar program yang dijalankan tetap berada pada jalur yang tepat dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya. Hal ini menjadi penting, terutama untuk program berskala besar seperti MBG yang menggunakan anggaran negara.
Lebih lanjut, Deddy juga menyoroti sumber pembiayaan program tersebut yang berasal dari dana publik. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara harus terbuka terhadap evaluasi dan pengawasan masyarakat.
“Anggaran MBG berasal dari ‘keringat seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam konteks tersebut, masyarakat bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga pemilik sah dari kebijakan yang dijalankan. Oleh karena itu, kritik menjadi hak sekaligus kewajiban warga negara dalam memastikan kebijakan berjalan secara akuntabel.
Deddy juga mengingatkan agar perdebatan terkait program pemerintah tidak bergeser menjadi konflik politik yang sempit. Ia menilai, mengaitkan kritik dengan motif politik seperti kepentingan elektoral justru berpotensi mempersempit ruang diskusi publik yang sehat.
Menurutnya, pemerintah memang berhak menyampaikan capaian program sebagai bentuk legitimasi kinerja. Namun, klaim tersebut harus tetap diiringi dengan keterbukaan terhadap kritik, transparansi, dan evaluasi berkelanjutan.
Di akhir pernyataannya, Deddy menegaskan bahwa menerima kritik merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem demokrasi.
“Bekerja adalah kewajiban, menerima kritik adalah konsekuensi,” pungkasnya.
