Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Budi Sulistyono mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menuai polemik di sejumlah daerah.
Program tersebut mendapat sorotan publik setelah muncul berbagai persoalan di lapangan, mulai dari dugaan keracunan makanan, menu yang dinilai tidak layak konsumsi, hingga transparansi pengelolaan anggaran.
“Kita sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kita juga berkoordinasi dengan fraksi dan komisi-komisi yang terkait. Kita tidak pernah melarang pemberian makan bergizi kepada masyarakat atau anak-anak yang membutuhkan. Tetapi jika pelaksanaannya tidak membawa manfaat dan tidak tepat sasaran, tentu perlu dilakukan evaluasi,” ujarnya saat ditemui usai acara buka bersama dan santunan anak yatim di kantor DPC PDI Perjuangan Magetan di Magetan, Jawa Timur, Indonesia, dikutip Senin (16/3/2026).
Politisi yang akrab disapa Kanang itu mengatakan evaluasi perlu dilakukan menyusul berbagai temuan di lapangan, termasuk laporan dugaan keracunan makanan serta persoalan kualitas dan nilai paket makanan yang diterima para siswa.
Menurutnya, jika dalam pelaksanaan program ditemukan pelanggaran, terutama terkait kualitas makanan maupun penggunaan anggaran, maka harus ada sanksi tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Kanang juga menyoroti nilai paket MBG yang diperkirakan mencapai sekitar Rp15.000 per porsi. Namun di lapangan ditemukan menu makanan yang dinilai tidak sebanding dengan nilai tersebut.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar mekanisme penyaluran program dapat dipertimbangkan kembali, misalnya melalui wali murid atau kantin sekolah agar lebih transparan dan tepat sasaran.
“Usulan evaluasi ini sudah saya sampaikan melalui fraksi dan komisi terkait di DPR RI agar pemerintah segera meninjau kembali pelaksanaan program MBG,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Magetan, Diana Amaliyah Verawatiningsih menegaskan seluruh kader partai di daerah diminta mematuhi instruksi DPP yang melarang kader mengambil keuntungan dari program MBG.
Jika setelah Lebaran tidak ada perbaikan, pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak agar pelanggaran dapat segera ditindak oleh Satgas MBG.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi karena program MBG menggunakan dana publik yang berasal dari pajak masyarakat.
“Dana ini sangat besar dan ini tidak benar-benar gratis. Program MBG berasal dari pajak rakyat. Karena itu harus digunakan secara transparan dan dikelola dengan baik,” jelasnya.
Selain itu, Diana menilai pengelolaan dapur MBG seharusnya melibatkan tenaga profesional yang memahami perhitungan gizi dan manajemen produksi makanan dalam jumlah besar agar kualitas menu yang disajikan tetap terjaga.
Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut, termasuk melalui media sosial agar temuan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
“Kalau memang ada masalah jangan takut untuk disampaikan. Sudah bukan zamannya lagi ditakut-takuti. Sekarang banyak kasus terungkap karena viral di media sosial,” pungkasnya.
