Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira mengatakan pemerintah perlu membentuk Desk Papua guna menyelesaikan berbagai persoalan secara lebih optimal.
Menurutnya, kehadiran Desk Papua akan membantu pemerintah menuntaskan sejumlah masalah yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Demokrasi Harus Dirawat Dengan Baik!
“Saya memang pernah mengusulkan, kalau tidak salah, pada Menteri HAM agar ada Desk Papua sehingga isu-isu yang mungkin selama ini belum tertangani bisa diupayakan langkah koordinasi dan pelaksanaannya melalui Desk Papua ini,” kata Andreas.
Andreas mengatakan, Komisi XIII juga mendorong pemerintah untuk menambah kantor wilayah Kementerian HAM di Papua, dengan mempertimbangkan aksesibilitas wilayah serta tingkat kerentanan masyarakat.
Saat ini, kantor Kementerian HAM Papua Barat masih mencakup wilayah kerja delapan provinsi, yaitu enam provinsi di Tanah Papua serta Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
“Dengan ini kita bisa mempertimbangkan prioritas wilayah mana saja Kanwil tersebut dibentuk. Karena wilayah sangat luas, maka usulan penambahan Kantor Wilayah Kementerian HAM di Papua ini kami anggap penting dan strategis,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta menyatakan bahwa pembentukan Desk atau Kelompok Kerja (Pokja) Papua memang telah menjadi salah satu program Menteri HAM Natalius Pigai.
Ia mengklaim bahwa pembentukan desk tersebut akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.
“Artinya DPR memberi perhatian serius pada masalah yang ada di Tanah Papua," ujarnya.
