Jakarta, Gesuri.id - DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan tengah, mendorong dibentuknya Peraturan Bupati (Perbup) khusus untuk mengikat komitmen mahasiswa kedokteran asal daerah agar bersedia kembali mengabdi setelah lulus.
“Problematika saat ini, kita sering merekomendasikan siswa kuliah kedokteran ke luar daerah, tetapi tidak kembali. Ini yang harus kita benahi,” kata Anggota DPRD Kotim Angga Aditya Nugraha di Sampit, dikutip Sabtu (28/2/2026).
Langkah ini diambil menyusul banyaknya putra daerah yang mendapat rekomendasi studi ke luar wilayah namun justru enggan pulang. Akibatnya, pemerataan tenaga medis di tingkat kecamatan dan Puskesmas Pembantu (Pustu) masih belum optimal.
Menurut Angga, dengan perbup tersebut, pemerintah daerah dapat menyiapkan skema kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang lebih mengikat secara hukum bagi mahasiswa penerima bantuan pendidikan.
Dalam draf tersebut, Pemkab Kotim akan menunjang penuh biaya pendidikan calon dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Sebagai timbal baliknya, mahasiswa wajib mengabdi dalam jangka waktu tertentu di wilayah Kotawaringin Timur.
“Di Perbup nanti kita ada MoU. Kita menunjang SDM, membiayai, dengan harapan mereka kembali ke daerah untuk mengabdi,” ujar Angga.
Selain regulasi bagi mahasiswa, ia juga menyoroti pembenahan internal yang dilakukan di RSUD dr. Murjani Sampit dengan menambah jabatan Wakil Direktur (Wadir) Pendidikan untuk memperkuat tata kelola SDM kesehatan.
Ia mendukung langkah tersebut, sebab kehadiran Wadir Pendidikan ini diharap mampu mengatur distribusi dokter dan perawat secara lebih presisi. Tujuannya agar layanan medis tidak hanya menumpuk di kota, tapi menjangkau hingga ke pelosok desa.
“Penguatan manajemen ini sangat krusial agar pengembangan kompetensi tenaga medis berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat di 17 kecamatan yang ada di Kotim,” imbuhnya.
Tak hanya fokus pada SDM, DPRD Kotim juga sedang memetakan peningkatan fasilitas fisik. Salah satu rencana prioritas adalah pembangunan puskesmas baru di wilayah Dapil I, khususnya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
Rencana pembangunan infrastruktur kesehatan ini akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran daerah. Hal ini diharapkan menjadi solusi pelengkap dari distribusi tenaga medis yang nantinya sudah tertata melalui Perbup.
“Semoga ke depan anggaran tersedia, kita akan mengupayakan pembangunan puskesmas guna mendukung pelayanan yang lebih optimal,” pungkasnya.
