Ikuti Kami

Anggaran TGUPP Sebesar Rp19,8 Miliar Tidak Perlu 

Itu diusulkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Anggaran TGUPP Sebesar Rp19,8 Miliar Tidak Perlu 
Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono mengatakan tak perlu ada anggaran untuk TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembanguan) yang mencapai sebanyak Rp 19,8 miliar. 

Hal itu seperti diusulkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Lebih baik untuk TGUPP Rp 0, tidak perlu dianggarkan. Kalau mau menggunakan TGUPP, silakan pakai dana operasional Gubernur," ujar Gembong dalam rapat pembahasan pagu anggaran Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020 bersama Komisi A di gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Gembong mengatakan penghilangan anggaran untuk TGUPP dilakukan guna efisiensi anggaran. Menurutnya, dana yang dianggarkan harus berdampak pada pembangunan Jakarta.

"Kalau diperkenankan, lebih baik sudahlah, kan efisiensi, lebih baik seluruh alokasi anggaran untuk TGUPP dinolkan. Kenapa? Karena setiap rupiah yang kita keluarkan, harus mendapatkan output untuk pembangunan DKI Jakarta ini," kata Gembong.

Menurutnya, dengan jumlah anggota TGUPP saat ini tidak menimbulkan hasil positif yang cepat untuk DKI Jakarta. Justru dia menyebut adanya TGUPP justru memperlambat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan informasi.

"Judulnya tim percepatan, dengan begitu jumlah banyaknya, maka bukan percepatan. Pak Gubernur mendapatkan informasi dari 70 sekian orang, bukan tambah cepat, tapi justru tambah lambat," tuturnya.

Gembong mengatakan penggunaan TGUPP tidak dilarang. Namun, berdasarkan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) biaya digunakan melalui operasional gubernur.

"Rekomendasi 2017 kemarin, silakan gubernur menggunakan TGUPP, tapi saran Kemendagri silakan menggunakan dana operasional Gubernur," kata Gembong.

Quote